Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam dan meminta pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor mineral dan batu bara (minerba) dikelola optimal untuk meningkatkan pendapatan negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dalam rapat terbatas itu Presiden meminta pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional berorientasi pada kepentingan negara, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara secara optimal.
"Bagaimana kita bisa memediasi agar pengelolaan sumber daya alam itu betul-betul berorientasinya pada penghasilan negara yang lebih baik, tapi juga harus bijak dengan pengusaha, kira-kira begitu," kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam.
Bahlil menjelaskan bahwa Presiden meminta pengelolaan SDA itu juga tetap harus memerhatikan keberlanjutan dunia usaha.
Baca juga: Kementerian ESDM targetkan PNBP minerba 2026 capai Rp134 triliun
Dalam arahannya, Presiden meminta Kementerian ESDM merumuskan formulasi kebijakan yang tepat demi kepentingan nasional yang lebih besar.
Presiden menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Karena orientasi pengelolaan negara Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45 itu kan semuanya dikelola dengan baik untuk bagaimana menyejahterakan rakyat kita. Kita kan butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat," kata Bahlil.
Pemerintah pun terus melakukan kajian dan pembahasan lanjutan guna memastikan pengelolaan sumber daya alam nasional berjalan seimbang antara kepentingan negara, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dalam rapat terbatas itu Presiden meminta pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional berorientasi pada kepentingan negara, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara secara optimal.
"Bagaimana kita bisa memediasi agar pengelolaan sumber daya alam itu betul-betul berorientasinya pada penghasilan negara yang lebih baik, tapi juga harus bijak dengan pengusaha, kira-kira begitu," kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam.
Bahlil menjelaskan bahwa Presiden meminta pengelolaan SDA itu juga tetap harus memerhatikan keberlanjutan dunia usaha.
Baca juga: Kementerian ESDM targetkan PNBP minerba 2026 capai Rp134 triliun
Dalam arahannya, Presiden meminta Kementerian ESDM merumuskan formulasi kebijakan yang tepat demi kepentingan nasional yang lebih besar.
Presiden menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Karena orientasi pengelolaan negara Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45 itu kan semuanya dikelola dengan baik untuk bagaimana menyejahterakan rakyat kita. Kita kan butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat," kata Bahlil.
Pemerintah pun terus melakukan kajian dan pembahasan lanjutan guna memastikan pengelolaan sumber daya alam nasional berjalan seimbang antara kepentingan negara, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat.
