REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengendalikan alih fungsi lahan sawah guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan. Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu malam.
Dalam pertemuan tersebut, Nusron Wahid menjelaskan bahwa Indonesia telah kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan selama periode 2019-2024. "Dalam pembicaraan dengan beliau tadi, kami sudah mengambil langkah-langkah, yang harus kami konsultasikan bersama Pak Presiden, dan alhamdulillah Bapak Presiden merestui," katanya.
Kementerian ATR/BPN telah mengambil langkah strategis berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030, yang mengamanatkan perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Nusron menekankan bahwa lahan sawah yang masuk kategori LP2B tidak boleh dialihfungsikan selamanya dan harus mencapai minimal 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).
Kementerian ATR/BPN juga menetapkan seluruh LBS sebagai LP2B di daerah-daerah yang belum mencantumkan LP2B minimal 87 persen dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan ini berlaku hingga pemerintah daerah menetapkan pembagian lahan LP2B dan lahan yang dapat dikonversi secara jelas.
"Bagi daerah yang sudah mencantumkan LP2B-nya di dalam RTRW-nya tapi belum mencapai angka 87 persen, kami minta untuk segera melaksanakan revisi RTRW dalam waktu enam bulan. Supaya angkanya masuk pada level 87 persen, supaya sawah kita tidak hilang," ujar Nusron.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lahan guna melindungi sawah nasional sebagai aset strategis demi ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.
