KPK Ungkap Kendala Penanganan Perkara, SDM Kurang dan Teknologi Terbatas

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kendala penanganan perkara, khususnya dalam menjalankan kegiatan tertangkap tangan yakni kekurangan sumber daya manusia dan terbatasnya kecanggihan teknologi.

Mulanya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan ada sejumlah penanganan perkara yang masih berproses. Setyo menjelaskan hal ini tidak lepas dari kekurangan sumber daya manusia.

"Tapi dari satu sisi sumber daya manusianya sangat terbatas yaitu penyidiknya Pak Asep hanya kurang lebih tidak sampai 150, penyelidiknya jumlahnya lebih sedikit lagi, penuntutnya juga mungkin hanya 100-70 orang saja dan ini sangat mengganggu proses-proses itu," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (28/1/2026).

Terlebih, proses pengadilan berlangsung di tempat kejadian terjadinya perkara. Setyo menyebut penanganan ini ada tunggakan perkaranya dan menjadi beban bagi penyidik.

Menyambung pernyataan Setyo, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan hambatan lainnya selain SDM, yakni kecanggihan teknologi.

Fitroh menuturkan bahwa jika peristiwa tertangkap tangan ingin dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan, maka diperlukan modernisasi teknologi.

"Ya berikanlah kami alat yang canggih supaya OTT tidak hanya satu sebulan gitu. Kurang canggih, pak," ucapnya.

Alhasil perlengkapan yang butuhkan tim lembaga antirasuah tidak mengikuti zaman. Dia menyinggung bahwa KPK memerlukan anggaran untuk peremajaan alat.

"Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran yang besar untuk beli alat barangkali OTT makin masif," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan rapat Dede Indra akan mengusulkan penambahan anggaran bagi KPK.

"Saya sendiri juga di Banggar semoga di Mei pembahasannya. Tentunya pimpinan Pak Habiburokhman kita minta tolong supaya penguatan anggaran di KPK kita tambahin," tandasnya sebelum mengakhiri rapat.