Pencegahan Kendor, Penyakit Mulut dan Kuku Kembali Menyerang Ternak di Jatim

Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK di Jawa Timur kembali melonjak di awal tahun ini. Cuaca ekstrem dan dampak lalu lintas ternak menjadi beberapa pemicunya.

Berdasarkan data Dinas Peternakan Provinsi Jatim, jumlah kasus PMK sampai Selasa (27/1/2026) mencapai 927 kasus. Jumlah kasus itu merupakan akumulasi laporan dari 38 kabupaten/kota. Sebanyak 672 kasus diantaranya sakit, sembuh (242), mati (8) dan dipotong paksa (5).

Jumlah kasus PMK terbanyak dilaporkan terjadi di Pasuruan yakni menyerang 103 ekor ternak. PMK terjadi Mojokerto, Magetan, Lamongan, Malang, Situbondo, Ngawi, Blitar, Madiun, Ponorogo, Jombang, dan Jember.

Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Aryani mengatakan, dalam seminggu terakhir, terjadi 10-15 kasus baru di seluruh Jatim. Jumlah kasus baru itu diklaim mulai menurun. Sebelumnya, kasus PMK 20-25 kasus dalam seminggu.

“Tren kasusnya agak naik sedikit. Tetapi insya Allah segera terkendali seiring mulai dilakukan vaksinasi hewan ternak di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Indyah Aryani disela acara penyerahan vaksin PMK di Surabaya, Rabu (28/1/2026).

Berbagai upaya, diklaim Indyah, sudah dan akan dilakukan untuk mengendalikan kasus PMK di Jatim. Salah satunya, vaksinasi PMK terhadap hewan ternak di seluruh daerah. Jatim mendapat jatah alokasi vaksin PMK dari pemerintah pusat sebanyak 1.510.000 dosis dari kebutuhan 5 juta dosis.

Bantuan vaksin PMK dari pemerintah akan diberikan secara bertahap. Untuk pengiriman tahap pertama sebanyak 453.000 dosis telah diterima pada Rabu. Vaksin tersebut langsung didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota.

Caranya, setiap disnak kabupaten dan kota mengambil vaksin menggunakan kendaraan yang dilengkapi fasilitas pendingin. Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas vaksin PMK.

Pendistribusian vaksin PMK menggunakan rantai dingin sehingga saat sampai di kabupaten/kota juga harus disimpan di lemari pendingin. Disnak Jatim menargetkan pengiriman pertama vaksin dari pemerintah pusat selesai terdistribusi ke peternak dalam waktu sebulan.

Selain vaksinasi, upaya yang dilakukan adalah menerapkan konsep KIE (komunikasi informasi dan edukasi) ke peternak tentang PMK, bahayanya, cara penanganan hingga pencegahannya.

”Para peternak sebenarnya sudah tahu tentang prosedur standar penanganan PMK. Namun, mereka lengah ketika kasusnya melandai sehingga upayanya mengendor dalam penerapan prosedur standar,” kata dia.

Peternak lupa, ujar Indyah, kalau dibutuhkan juga penerapan biosecurity dan menjaga kebersihan kandang itu hukumnya wajib. Bahkan, kebersihan kandang harus ditingkatkan di musim cuaca ekstrem seperti saat ini.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pakan pada ternak dengan kuantitas dan kualitas baik yang cukup untuk kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan produksi.

“Di musim seperti ini kalau daya tahan ternaknya tidak bagus, pakannya kurang, rentan terserang penyakit,” ucap Indyah.

Upaya lain ialah mengawasi lalu lintas ternak. Hanya ternak sehat yang bisa didistribusikan. Selain itu, pengawasan dilakukan di pasar ternak sembari menyemprotkan disinfektan guna mencegah penyebaran penyakit.

“Kalau nanti kasusnya bertambah berat dilakukan penutupan pasar hewan. Saat ini belum ada pasar hewan yang ditutup. Harapannya kasusnya segera melandai,” kata Indyah.

Kepala Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Surabaya Edy Budi Susila mengatakan, 2026 adalah tahun keempat pengendalian kasus PMK. Indonesia menerapkan Progressive Control Parthway (PCP) yakni sebuah kerangka kerja strategis yang ditetapkan oleh World Organisation of Animal Health (WOAH) untuk mengendalikan dan memberantas PMK secara bertahap.

Berdasarkan tahapan PCP, Indonesia kini berada di level atau tahap II yakni pengendalian risiko PMK secara progresif dengan tujuan mengurangi dampak penyakit dan kejadian klinis.

Sebelumnya, tahap I adalah peningkatan pemahaman tentang virus PMK yang beredar dan situasi epidemologi di tingkat nasional. Adapun tahap berikutnya yakni adalah penghentian vaksinasi atau penerapan vaksinasi secara terbatas guna menuju status bebas.

Edy optimis, dalam kurun waktu kurang lebih 3-4 tahun vaksinasi PMK di Indonesia bisa mencapai 80 persen. Seiring tercapainya vaksinasi tersebut, Indonesia bisa mengendalikan PMK dan penyakit ini tidak muncul lagi.

Tahun ini, pemerintah menyiapkan 15 juta dosis vaksin PMK. Peternak bisa mengakses vaksin PMK melalui program bantuan pemerintah, bantuan pihak swasta, serta pengadaan vaksin secara mandiri.

Idealnya, setiap ekor hewan ternak mendapat vaksinasi rutin setahun 2 kali atau setiap enam bulan sekali sehingga angka kesembuhan ternak terhadap penyakit PMK bisa diatas 90 persen.

Menurut Edy, dibandingkan awal tahun 2025, kasus PMK di Jatim tahun ini jauh lebih sedikit. Hal itu tidak lepas dari vaksinasi massal yang dilakukan secara serentak dengan cakupan yang cukup luas selama tahun 2025.

“Strategi vaksinasi ini mampu meningkatkan kekebalan kelompok dibandingkan vaksinasi yang dilakukan tiidak secara massal dan sporadis,” kata Edy.

Berdasarkan data Kompas, pada akhir 2024 hingga awal 2025, rata-rata terdapat lebih dari 250 kasus PMK di Jatim setiap hari. Jumlah itu melonjak signifikan dibandingkan sebelumnya yang hanya 25 kasus PMK per hari.

Tahun ini, Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mendistribusikan vaksin untuk melindungi usaha peternak sapi dan kerbau dari risiko penyakit hewan menular strategis. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan vaksinasi PMK menjadi langkah strategis untuk menekan penyebaran penyakit secara berkelanjutan.

“Pemerintah berkomitmen penuh dalam pengendalian dan penanggulangan PMK melalui langkah-langkah terukur, salah satunya dengan menjamin ketersediaan vaksin yang aman, bermutu, dan tepat waktu. Distribusi perdana vaksin PMK Tahun 2026 ini menjadi bagian penting dari peta jalan pengendalian PMK nasional,” ujar Agung Suganda melalui pernyataan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Menurut Agung, pengendalian PMK tidak hanya dilakukan melalui penanganan ternak di wilayah terdampak, tetapi juga melalui langkah antisipatif berupa vaksinasi massal dan penerapan zona pemberantasan PMK. Strategi ini dijalankan secara terintegrasi sesuai peta jalan pengendalian dan penanggulangan PMK nasional.

Dalam rangka Bulan Vaksinasi PMK Tahun 2026, Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan ke 29 provinsi serta UPT pusat dan UPTD terkait. Distribusi dilakukan dalam dua tahap, masing-masing 2 juta dosis agar pelaksanaan vaksinasi di daerah berjalan berkesinambungan.