jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin menyoroti maraknya kekerasan digital terhadap anak yang dipicu oleh penggunaan gawai dan media sosial yang berlebihan dan menyimpang.
Fenomena ini dinilai semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan intervensi serius dari pemerintah melalui regulasi pembatasan penggunaan media sosial bagi anak, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara lain.
BACA JUGA: HUT ke-56, Pelita Air Bagi-Bagi Tiket Gratis ke Singapura & Lombok
“Kenapa tidak kita dorong seperti di Australia, adanya regulasi pembatasan penggunaan gadget dan media sosial bagi anak. Ini penting sebagai langkah pencegahan agar anak-anak kita terlindungi dari dampak negatif dunia digital,” ujar Azis dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Gedung Parlemen, Senin (26/1).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, regulasi tersebut harus dibarengi dengan penguatan literasi digital, peran orang tua, sekolah, serta pengawasan platform digital agar tercipta ekosistem digital yang aman bagi anak.
BACA JUGA: Sambut Imlek 2026, ANTAM Luncurkan Emas Batangan Year of the Horse
“Pencegahan tidak cukup hanya dengan aturan. Harus ada edukasi publik, sosialisasi, dan keterlibatan orang tua serta sekolah. Platform digital juga harus bertanggung jawab melindungi anak-anak dari konten dan interaksi berbahaya,” kata Azis.
Dia menjelaskan perkembangan teknologi digital yang masif tanpa diimbangi literasi dan pengawasan memadai telah membuka ruang terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara verbal, psikologis, maupun yang berujung pada kekerasan fisik.
BACA JUGA: Optik Tunggal Next Generation Hadir di Mal Kelapa Gading
“Kasus kekerasan digital terhadap anak ini nyata dan terus meningkat. Media sosial sering menjadi pemicu konflik yang kemudian berujung pada kekerasan di dunia nyata,” jelasnya.
Anggota Daerah Pemilihan Jabar III (Cianjur-Kota Bogor) ini mengungkapkan, di daerah pemilihannya, Cianjur, Jawa Barat, berbagai konflik antaranak dan remaja kerap bermula dari interaksi di media sosial, mulai dari perundungan siber hingga provokasi yang memicu tawuran.
“Saya sering turun ke lapangan. Di dapil saya, persoalan kekerasan digital terhadap anak cukup tinggi. Penggunaan gadget dan media sosial yang tidak terkontrol ini sering menjadi pemicu konflik di kalangan remaja,” ungkap Azis.
Azis mendorong Kementerian PPPA agar berkoordinasi intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif terkait perlindungan anak di ruang digital.
“Harus ada kajian serius dan langkah prioritas untuk menurunkan angka kekerasan digital terhadap anak. Negara tidak boleh kalah oleh dampak negatif teknologi,” serunya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
