JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat tak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi pola kejahatan, termasuk korupsi.
Di tengah situasi tersebut, keterbatasan alat yang dimiliki aparat penegak hukum dinilai berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Mantan Penyidik Senior KPK Yudi Purnomo Harahap menilai pemberantasan korupsi tanpa dukungan teknologi bak melakukan pekerjaan yang mustahil.
“Pemberantasan korupsi tanpa dukungan teknologi hanya menggarami lautan. Di zaman serba canggih ini, koruptor juga semakin jago untuk menyelubungi kejahatannya,” kata Yudi kepada Kompas.com, Kamis (29/1/2026).
Baca juga: Pentingkah Alat Canggih untuk Operasi Tangkap Tangan KPK?
Menurut Yudi, tantangan penegakan hukum saat ini semakin berat karena pelaku korupsi terus mempelajari pola kerja aparat penegak hukum.
Bahkan, perkembangan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence turut dimanfaatkan untuk menyamarkan kejahatan.
“Apalagi sekarang sudah ada artificial intelligence. Sementara koruptor juga semakin mempelajari strategi para penegak hukum,” ujarnya.
Karena itu, Yudi menilai penggunaan teknologi canggih bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Terlebih, aktivitas manusia saat ini hampir sepenuhnya bergantung pada perangkat digital.
“Manusia sekarang sudah menyandarkan hidup ke alat komunikasi atau gadget seperti handphone dengan berbagai aplikasinya, dan media lain seperti laptop dengan software-nya,” kata dia.
Baca juga: KPK Curhat ke DPR: Minta Alat Canggih untuk OTT
Kondisi tersebut, lanjut Yudi, menuntut KPK dan penegak hukum lain untuk memodernisasi sistem teknologi informasinya agar tidak tertinggal.
“Jadi KPK dan penegak hukum lain harus memodernisasi IT-nya. OTT akan semakin pesat dan semakin banyak koruptor tertangkap ketika IT KPK juga bagus,” ujarnya.
Menurut Yudi, tanpa dukungan teknologi, pergerakan para pelaku korupsi akan sulit terdeteksi. “Bagaimana kita tahu pergerakan para koruptor tanpa IT?” kata dia.
Wacana penguatan teknologi dalam OTT KPK mengemuka dalam rapat kerja antara KPK dan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Rabu (28/1/2026).
Dalam forum tersebut, pimpinan KPK menyinggung keterbatasan teknologi yang dinilai memengaruhi efektivitas penindakan, khususnya dalam pelaksanaan OTT.
Oleh karena itu, KPK meminta agar lembaga antirasuah dibekali alat yang lebih canggih.
