- SPI menyampaikan catatan akhir 2025 menyoroti petani terhimpit konflik agraria dan kebijakan pro-korporasi pasca bencana.
- Sepanjang 2025, SPI mencatat 216 konflik agraria dialami anggotanya, tertinggi di wilayah Sumatera.
- Kondisi petani diperburuk isu krisis pangan global dan implementasi UNDROP yang masih terhambat.
Suara.com - Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan catatan akhir tahun 2025 dengan nada peringatan keras.
Di tengah ancaman kenaikan angka kelaparan global, kondisi petani di dalam negeri justru kian terjepit oleh konflik agraria yang masif, kebijakan pangan yang dinilai pro-korporasi, hingga rentetan bencana ekologis.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, dalam konferensi pers yang digelar pada, Kamis (29/1/2026) menyoroti kontradiksi antara ambisi pemerintah dengan realitas di lapangan.
Ia membuka penyampaiannya dengan duka mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Indonesia sejak Desember 2025 hingga Januari 2026.
"Karena bencana banjir yang melanda banyak daerah khususnya yang begitu besar di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat dan kita sebagai SPI paling banyak yang terkena dampaknya petani," ujar Henry dalam sambutannya.
Dalam sambutannya ia juga memaparkan beberapa ringkasan catatan kondisi selama 2025 yang telah diolah oleh para pengurus SPI.
Krisis Pangan Global
Pada bulan Juli 2025 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan laporan situasi ketahanan pangan dan gizi di seluruh dunia tahun 2025.
Melihat dari (The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025), Henry memaparkan bahwa diperkirakan 638 hingga 720 juta orang mengalami kelaparan pada 2024, dan angka ini diprediksi masih akan mencapai 512 juta orang pada 2030.
Baca Juga: Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
Dalam keterangan yang dijabarkan pihak SPI kenaikan harga pangan global juga tercatat oleh indeks Pangan Global FAO (FAO Food Price Index) yang diumumkan saat awal Januari 2026.
Data FAO menunjukkan bagaimana indeks harga pangan sepanjang tahun 2025 lebih tinggi dari indeks harga pangan tahun 2024.
Kondisi ini juga diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2026, seiring dengan situasi geopolitik global yang berpotensi meningkat ketegangannya.
Konflik Agraria
Salah satu poin yang dipaparkan dalam catatan SPI juga tentang kegagalan Reforma Agraria dalam menyentuh akar ketimpangan.
Dalam konteks nasional, SPI menilai arah reforma agraria 2025 belum jelas dan cenderung disubordinasikan pada agenda “swasembada/ketahanan pangan” termasuk kecenderungan optimalisasi lahan yang dikelola oleh negara / BUMN, Alih alih redestribusi tanah pada petani sebagai subjek reforma agraria.
