Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XII DPR RI Gulam Mohamad Sharon meminta kepada Kementerian ESDM untuk mempermudah izin pertambangan.
Hal itu disampaikan saat rapat Komisi XII DPR dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).
Gulam mengaku menerima keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mengurus izin pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Waktu saya reses ke daerah itu masyarakat mengeluhkan terkait WPR. Mereka kesulitan untuk mengurus izin. Dan pada dasarnya masyarakat ini pengen kerja yang benar, tapi mereka minta izinnya dipermudah,” kata Gulam.
“Dan kita juga tidak bisa menyalahkan kepolisian karena aparat penegak hukum kan berpegang pada undang-undang. Tapi masyarakat saat sekarang butuh makan. Mereka butuh dipermudah perizinannya,” lanjutnya.
Politisi Partai NasDem ini pun menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat sidang tahunan DPR/MPR/DPD pada 2025.
“Pak Presiden itu ngomong untuk masyarakat untuk rakyat ini harus diutamakan,” kata Gulam.
Untuk itu, dia meminta kepada Kementerian ESDM untuk mempermudah izin tambang di WPR.
“Dan kita minta kepada Kementerian ESDM perizinan untuk WPR dan IPR (izin pertambangan rakyat) ini dipermudah. Sementara ini kan izinnya yang saya dengar dari masyarakat cukup sulit, Pak,” kata dia.
“Mereka butuh dipermudah perizinannya dan di saat sekarang dengan harga emas di Rp2,5 juta sampai Rp3 juta dengan mereka kerja 1 gram sehari aja itu sudah lebih dari cukup,” tambah Gulam.
Selain itu, Gulam juga mengusulkan agar urus perizinan WPR dikembalikan ke bupati.
“Jadi misalnya Pak Gubernur itu berkoordinasi sama Pak Bupati supaya ini bisa didelegasikan ke bupati. Jadi masyarakat itu enggak perlu bolak-balik,” pungkasnya. (saa/muu)
