Gus Yahya Dikembalikan Jadi Ketua Umum PBNU, Muktamar Bakal Digelar Juli atau Agustus

JAKARTA, KOMPAS — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengembalikan seluruh jabatan yang sempat bergeser saat konflik internal yang terjadi selama dua bulan terakhir. Selain memulihkan susunan kepengurusan, pleno juga menyepakati pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang diperkirakan digelar pada Juli atau Agustus 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Rapat digelar secara luring dan daring oleh jajaran Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta lembaga dan badan otonom di lingkungan PBNU. Rapat dipimpin oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tanpa kehadiran Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya.

Rais Syuriyah PBNU Mohammad Nuh mengatakan, rapat pleno menerima surat permohonan maaf dari Gus Yahya terkait kegiatan Akademi Kepemimpinan NU dan tata kelola keuangan PBNU. Rapat juga menerima penyerahan mandat dari KH Zulfa Mustofa yang pernah ditetapkan sebagai penjabat Ketua Umum.

“Maka melalui pleno hari ini ditetapkan, diangkat kembali, diteguhkan kembali, KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU,” ujarnya.

Tak hanya menetapkan kembali Ketua Umum, pleno juga mengembalikan kepengurusan sesuai pergantian antarwaktu (PAW) tahun 2024 seperti semula. Susunan yang dikembalikan itu meliputi Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, hingga Katib Aam.

Sebelumnya, sejumlah pengurus dirotasi selama dua bulan terakhir. Dalam Rapat Harian Tanfidziyah PBNU yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (28/11/2025), Gus Yahya merotasi lima orang. Gus Yahya mencopot Saifullah Yusuf dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU dan dipindah menjadi Ketua PBNU. Kursi Sekretaris Jenderal yang ditinggalkan Gus Ipul diisi oleh Amin Said Husni, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum.

Maka melalui pleno hari ini ditetapkan, diangkat kembali, diteguhkan kembali, KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.

Selain itu, Gudfan Arif juga digeser dari posisi Bendahara Umum ke jabatan Ketua PBNU. Selanjutnya, Sumantri dipercaya menjabat Bendahara Umum untuk menggantikan posisi lamanya sebagai bendahara. Adapun KH Masyhuri Malik yang sebelumnya menjabat Ketua PBNU turut digeser untuk mengisi posisi Wakil Ketua Umum.

Di sisi lain, Rapat Pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025), juga menetapkan Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU menggantikan Gus Yahya. Selain itu, Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah pada Sabtu (13/12/2025) juga menggeser Mohammad Nuh sebagai Katib Aam PBNU dari posisi sebelumnya Rais Syuriyah PBNU.

“Sehingga dengan demikian semua kepengurusan sudah kembali seperti semula,” ujar Nuh.

Terkait absennya Gus Yahya dalam rapat pleno, Nuh menilai hal itu tidak menjadi persoalan. Ia mengatakan permohonan maaf Gus Yahya telah disampaikan secara tertulis kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Dengan demikian, dinamika yang sempat muncul di internal PBNU dinilai telah diselesaikan sehingga kepengurusan dapat dipulihkan seperti semula.

“Hiruk-pikuk sudah selesai semua, dan kita kembali bekerja menyiapkan Muktamar sebaik-baiknya,” tutur Nuh.

Adapun terkait agenda organisasi, Nuh mengatakan rapat pleno menargetkan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada Juli atau Agustus 2026. Jadwal itu sekaligus mengembalikan periodisasi Muktamar seperti sebelum pandemi Covid-19. Sebab, Muktamar ke-34 yang digelar di Lampung pada Desember 2021 sempat tertunda akibat pandemi.

Namun, ia menegaskan lokasi dan tanggal pasti Muktamar belum ditetapkan. Penentuan lokasi akan diputuskan melalui mekanisme organisasi setelah tim kajian menyusun pertimbangan terkait kesiapan tempat dan akomodasi.

Sebelum Muktamar digelar, PBNU juga akan lebih dulu menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) sekitar Syawal (sekitar Maret–April 2026) untuk membahas materi-materi yang perlu diselesaikan menjelang Muktamar.

Di sisi lain, rapat pleno juga menyepakati peninjauan ulang sejumlah surat keputusan (SK) yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. SK-SK Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang ditandatangani sejak Desember 2025 akan ditinjau kembali agar tidak memunculkan perbedaan versi atau dualisme.

Penandatanganan SK akan dilakukan sesuai ketentuan, yakni oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal. “Insya Allah dalam waktu dekat akan dikembalikan, diselesaikan semua,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan, rapat pleno belum membahas secara khusus rencana peringatan Harlah 1 Abad PBNU yang jatuh pada 31 Januari 2026. PBNU masih akan meminta arahan dari Rais Aam KH Miftachul Akhyar karena hingga kini belum ada perencanaan yang disusun bersama. “Secara khusus belum dibahas,” ujarnya.

Dinamika internal PBNU bermula dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025. Dalam rapat tersebut, Rais Aam PBNU bersama dua Wakil Rais Aam meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari setelah menerima keputusan rapat. Jika tidak dipenuhi, rapat harian Syuriyah menyatakan akan mengambil langkah pemberhentian sebagai tahap berikutnya.

Gus Yahya menolak keputusan tersebut. Ia menilai Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan memberhentikan ketua umum, karena menurut konstitusi NU, jabatan ketua umum hanya dapat dicabut melalui forum muktamar.

Ketegangan berlanjut setelah Rapat Pleno Syuriyah PBNU pada 9 Desember 2025 menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Syuriyah kemudian menerbitkan sejumlah surat yang menyatakan pemberhentian Gus Yahya efektif 26 November 2025 serta mencabut fasilitas dan kewenangan ketua umum darinya.

Di tengah kebuntuan komunikasi, Gus Yahya menyampaikan surat klarifikasi kepada Rais Aam pada 21 Desember 2025. Dalam surat itu, ia menjelaskan duduk perkara Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN-NU) yang menuai kritik karena menghadirkan narasumber yang dipersoalkan. Ia juga membantah tudingan pelanggaran tata kelola keuangan PBNU dan menegaskan tidak ada pelanggaran hukum maupun syar’i.

Upaya penyelesaian kemudian didorong para kiai sepuh melalui forum konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025). Forum itu menyepakati penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU sebagai jalan islah dan solusi konstitusional untuk mengakhiri perbedaan serta menjaga keutuhan jam’iyah.