Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengenai tahapan pembangunan kompleks rumah susun bersubsidi di atas lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Laporan itu disampaikan langsung oleh Maruarar saat dia menghadap Presiden Prabowo di kediaman pribadi Prabowo di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/1) malam, menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo dan Maruarar berlangsung selama 1 jam lebih.
"Dalam pertemuan lebih dari 1 jam tersebut, dibahas beberapa hal terkait perumahan yaitu telah dilaksanakannya land clearing lahan seluas 30 hektare untuk rumah susun bersubsidi di Cikarang, Kabupaten Bekasi; telah rampungnya rencana groundbreaking 141.000 unit rumah bersubsidi yang nantinya akan tersebar di 3 kawasan berdekatan tersebut," kata Seskab Teddy menjelaskan poin-poin laporan Maruarar kepada Presiden.
Kemudian, Menteri Perumahan, sebagaimana disampaikan oleh Seskab Teddy, juga melaporkan kepada Presiden lokasi rumah susun yang akan dibangun itu berdekatan dengan perkotaan, dan dengan akses fasilitas umumnya, baik itu sekolah, rumah sakit, perkantoran, pabrik, serta jalan besar.
Baca juga: Menteri PKP: RUU Perumahan pertimbangkan rakyat, negara, dunia usaha
"Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80.000 tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian," sambung Teddy menjelaskan isi laporan Maruarar.
Teddy menekankan Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi," ujar Teddy.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perumahan menyatakan dirinya menargetkan untuk membangun ratusan rumah susun subsidi pada tahun 2026.
“Kita pastikan ratusan rumah subsidi rusun kita bangun tahun ini, tahun 2026,” kata Menteri PKP dalam acara Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Sektor Perumahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (15/1) minggu lalu.
Ara, panggilan akrab Maruarar, kemudian menjelaskan pemerintah saat ini mematangkan aturan terkait rusun subsidi agar implementasi target tersebut dapat tercapai.
“Rusun kita matangkan aturan, kita pertemuan terus dengan para pengembang, kemudian juga perbankan, ada juga saya minta dilibatkan calon konsumen untuk memastikan ini berhasil,” kata Ara.
Baca juga: Prabowo ingin bentuk lembaga baru percepat pembangunan rumah untuk MBR
Baca juga: Kemen PKP berkomitmen perkuat pembiayaan mikro perumahan
Laporan itu disampaikan langsung oleh Maruarar saat dia menghadap Presiden Prabowo di kediaman pribadi Prabowo di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/1) malam, menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo dan Maruarar berlangsung selama 1 jam lebih.
"Dalam pertemuan lebih dari 1 jam tersebut, dibahas beberapa hal terkait perumahan yaitu telah dilaksanakannya land clearing lahan seluas 30 hektare untuk rumah susun bersubsidi di Cikarang, Kabupaten Bekasi; telah rampungnya rencana groundbreaking 141.000 unit rumah bersubsidi yang nantinya akan tersebar di 3 kawasan berdekatan tersebut," kata Seskab Teddy menjelaskan poin-poin laporan Maruarar kepada Presiden.
Kemudian, Menteri Perumahan, sebagaimana disampaikan oleh Seskab Teddy, juga melaporkan kepada Presiden lokasi rumah susun yang akan dibangun itu berdekatan dengan perkotaan, dan dengan akses fasilitas umumnya, baik itu sekolah, rumah sakit, perkantoran, pabrik, serta jalan besar.
Baca juga: Menteri PKP: RUU Perumahan pertimbangkan rakyat, negara, dunia usaha
"Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80.000 tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian," sambung Teddy menjelaskan isi laporan Maruarar.
Teddy menekankan Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi," ujar Teddy.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perumahan menyatakan dirinya menargetkan untuk membangun ratusan rumah susun subsidi pada tahun 2026.
“Kita pastikan ratusan rumah subsidi rusun kita bangun tahun ini, tahun 2026,” kata Menteri PKP dalam acara Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Sektor Perumahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (15/1) minggu lalu.
Ara, panggilan akrab Maruarar, kemudian menjelaskan pemerintah saat ini mematangkan aturan terkait rusun subsidi agar implementasi target tersebut dapat tercapai.
“Rusun kita matangkan aturan, kita pertemuan terus dengan para pengembang, kemudian juga perbankan, ada juga saya minta dilibatkan calon konsumen untuk memastikan ini berhasil,” kata Ara.
Baca juga: Prabowo ingin bentuk lembaga baru percepat pembangunan rumah untuk MBR
Baca juga: Kemen PKP berkomitmen perkuat pembiayaan mikro perumahan
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5488046/original/041705900_1769699309-1000105413.jpg)
