Jakarta, ERANASIONAL.COM — Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) bersama organisasi sayapnya, Perempuan Melawan Korupsi (Permak), menegaskan komitmen kolektif untuk mengawal integritas dan transparansi distribusi bantuan sosial (bansos) di Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Seminar Nasional bertajuk “Peran Perempuan dalam Membangun Sistem Bantuan Sosial yang Transparan dan Akuntabel” yang digelar di Aula Kartini, Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Jakarta Pusat, Rabu (28/1) kemarin.
Seminar nasional ini dihadiri sekitar 100 perwakilan organisasi kemasyarakatan perempuan se-Jabodetabek serta sejumlah cendekiawan asal Papua.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi IKPPI sebagai payung dari sekitar 60 organisasi perempuan dalam memperkuat posisi perempuan sebagai garda terdepan pengawasan sektor strategis, khususnya bantuan sosial.
Ketua Umum IKPPI, Sinda Sutadisastra, menegaskan bahwa sinergi IKPPI dengan Permak merupakan bentuk penguatan pengawasan publik terhadap potensi penyimpangan dana negara.
“Perempuan harus berada di garis depan untuk memastikan setiap rupiah dana negara benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi,” ujar Sinda dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/1/2026).
Senada, Ketua Umum DPP Permak, Dr. Ir. Hj. Yatty Maryati, M.Si., menyampaikan bahwa pengawasan bansos berbasis komunitas perempuan merupakan langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak dini.
“Ketika perempuan terlibat aktif, pengawasan menjadi lebih dekat dengan realitas di lapangan,” katanya.
Mewakili Menteri PPPA RI, Rini Handayani, S.E., M.M., menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk perampasan hak dasar masyarakat, terutama perempuan dan anak.
“Korupsi bukan sekadar kejahatan hukum, tetapi kejahatan sosial yang merampas masa depan perempuan dan anak,” ujarnya dalam sambutan.
Ia menambahkan, perempuan memiliki peran penting dalam memulihkan dampak sosial akibat korupsi melalui kepemimpinan yang berlandaskan empati dan integritas.
Kementerian PPPA, lanjutnya, mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bansos berbasis komunitas perempuan untuk memperkuat literasi hukum dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis.
Dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ricky Tamba menekankan pentingnya literasi digital bagi perempuan di tengah maraknya disinformasi.
Ia juga menyampaikan arahan Presiden RI terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bansos.
“Peran perempuan sangat dibutuhkan untuk memastikan akurasi data di lapangan dan melaporkan jika terjadi ketidaktepatan sasaran,” ujarnya.
Ricky menambahkan, DTSEN juga menjadi basis persiapan operasional 35.000 dapur pada Agustus 2026 untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima manfaat.
Sementara itu, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bunga Alamanda dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, menekankan pentingnya integritas melalui strategi “Trisula” yang mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“Perempuan memiliki peran strategis dalam menanamkan sembilan nilai integritas, mulai dari kejujuran hingga keadilan, yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga,” jelasnya.
Tenaga Ahli Menteri Sosial RI, Antun Joko Susmana, memaparkan mekanisme pemutakhiran data bansos melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta pemanfaatan kanal pengaduan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
“Transformasi data dari DTKS ke DTSEN divalidasi secara ketat oleh BPS menggunakan 39 variabel ekonomi dan diperkuat oleh 33.000 pendamping lapangan yang kini berstatus ASN dan PPPK,” ungkapnya.
Seminar nasional ini menyimpulkan bahwa sinergi antara organisasi perempuan, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam membangun sistem bantuan sosial yang bersih, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan.
Perempuan tidak lagi diposisikan semata sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama pengawal integritas bansos di seluruh Indonesia.
