JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi terus bergulir dan menjadi perdebatan yang menimbulkan pertanyaan.
Keputusan DPR RI yang menyetujui Adies Kadir, dari Wakil Ketua DPR RI menjadi hakim MK, dinilai tidak sekadar soal pergantian pejabat, namun menyentuh isu paling fundamental dalam demokrasi, yaitu independensi lembaga penjaga konstitusi.
Adies Kadir disetujui Komisi III DPR RI sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR. Seluruh fraksi menyatakan setuju dalam rapat tertutup yang digelar dalam waktu relatif singkat.
Tak lama, rapat paripurna DPR mengesahkan nama Adies Kadir untuk mengisi kursi hakim MK yang akan ditinggalkan Arief Hidayat pada Februari 2026.
Proses kilat inilah yang kemudian menjadi sumber utama kritik publik.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, merespons bahwa Adies Kadir telah menyatakan mundur dari partai politik sebelum pencalonannya sebagai hakim MK. Bahlil bahkan menyebut bahwa Adies selama ini merupakan kader terbaiknya.
Kekhawatiran publik bukan sekadar soal sosok Adies Kadir, namun dampak jangka panjang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Istana, melalui Menteri Sekretaris Negara, menyatakan belum menerima surat putusan DPR terkait pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim MK. Istana baru menerima surat resmi dari DPR terkait pemilihan Wakil Ketua DPR dan Deputi Bank Indonesia. Meski demikian, Istana menghargai kewenangan DPR yang menunjuk Adies Kadir sebagai hakim MK.
Publik tentunya berharap hakim Mahkamah Konstitusi merupakan sosok yang bisa menjaga independensi, dan bukan bagian dari kepentingan sekelompok orang dan juga perpanjangan tangan penguasa.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
#adieskadir #hakimmk
Penulis : Shinta-Milenia
Sumber : Kompas TV
- adies kadir
- hakim mk
- adies kadir hakim mk
- golkar
- mahkamah konstitusi
- politik
