jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menyatakan, massa PPPK paruh waktu dan honorer siap untuk bersatu, bersama-sama menggelar aksi demonstrasi.
Aksi turun ke jalan akan dilakukan jika pemerintah dan DPR RI kompak tidak memperjuangan nasib PPPK paruh waktu dan honorer tersisa, yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan menjadi ASN.
BACA JUGA: Tidak Boleh Lagi Merekrut Honorer, Pemda Mulai pakai Outsourcing
Faisol meminta DPR mendengar aspirasi terkait nasib PPPK paruh waktu dan sisa honorer.
Faisol mengingatkan jangan sampai persoalan menjadi viral di media sosial, DPR baru kemudian melakukan pemanggilan.
BACA JUGA: Dirjen Nunuk: Pemda Jangan PHK Guru Honorer, Sudah Ada Solusi Pembayaran Gajinya
"DPR dan pemerintah jangan tutup mata dengan fakta gaji PPPK paruh waktu yang sangat minim dan lebih rendah dari honorer," kata Faisol kepada JPNN.com, Jumat (30/1).
Dia mengungkapkan, Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia sudah mengirimkan surat berisi permintaan audiensi terkait masalah PPPK paruh waktu dan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan pimpinan Komisi II DPR.
"Kami menyurati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan Komisi II. Semua suratnya sudah masuk ke sekretariat tanggal 29 Januari 2026," kata Faisol Mahardika.
Faisol mengatakan, jika upaya menyalurkan aspirasi melalui jalur wakil rakyat buntu, maka PPPK paruh waktu dan honorer akan bergabung untuk turun ke jalan melakukan aksi, baik itu di masing-masing daerah hingga ke pusat.
"Jangan biarkan kami hidup dengan gaji rendah, sedangkan beban tugas layaknya PNS," cetusnya.
Lebih lanjut dia berharap, substansi surat yang sudah dikirim kepada Puan Maharani Aliansi bisa menjadi perhatian para wakil rakyat dan dijadikan bahan pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah, serta melibatkan forum-forum honorer.
Faisol mengatakan, Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia mengambil langkah ini lantaran agenda rapat kerja maupun RDP Komisi II DPR dengan pemerintah tidak ada pembahasan soal nasib honorer, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.
Karena itu, kata Faisol, Aliansi R2 R3 Indonesia perlu terus mendesak DPR agar memberi perhatian kepada nasib honorer tersisa dan PPPK Paruh Waktu yang gajinya tidak seberapa.
“DPR seharusnya tetap mengagendakan pembahasan honorer, PPPK paruh waktu, dan PPPK penuh waktu karena masalah ini belum selesai," ungkap Faisol.
Diketahui, masalah PPPK penuh waktu beberapa pekan lalu kembali mencuat, terutama berkaitan dengan masa kontrak kerja.
Ada pemda yang sudah tidak memperpanjang kontrak beberapa PPPK formasi 2021 dengan alasan keterbatasan anggaran. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad
