SOLO, KOMPAS.TV - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi terkait namanya yang turut disebut-disebut dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota tambahan dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Tahun 2023-2024.
Ia mengaku tak mempersoalkan ihwal hal tersebut, mengingat program-program kerja menteri memang berasal dari kebijakan dan arahan datang dari presiden.
"Di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program, kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden," kata Jokowi dalam keterangannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).
Baca Juga: KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Eks Menag Yaqut usai Diperiksa terkait Kasus Penentuan Kuota Haji
Meski demikian, Jokowi menegaskan, selama menjabat sebagai presiden diriya tidak pernah memberikan perintah atau arahan kepada menterinya untuk korupsi.
"Tapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, tidak ada" tegasnya, dilansir dari video KompasTV.
Seperti diketahui, nama Jokowi disebut usai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kuota haji pada Jumat (23/1/2026) lalu.
Dito menyampaikan dirinya diperiksa penyidik KPK mengenai kunjungan kerja bersama Jokowi ke Arab Saudi pada 2023 lalu.
"Secara garis besar memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi, waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi," ucap Dito.
Ia menjelaskan kunjungan kerja saat itu berkaitan dengan forum dunia dan pertemuan bilateral.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- jokowi
- respons jokowi
- kasus korupsi kuota haji
- kuota haji
- kpk
- joko widodo
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5325279/original/030384100_1755948443-1869bb00-ebd3-40bb-ae16-e7337cd81a89.jpeg)
