Hamilton, Kanada (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan tentang situasi keuangan yang mengerikan yang dialami organisasi tersebut karena negara-negara anggota tidak membayar iuran.
Dalam surat yang dikirim ke negara-negara anggota, yang dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menekankan "keseriusan" situasi tersebut dan menyatakan bahwa "situasi saat ini benar-benar berbeda."
"Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi," katanya, seraya menyebutnya sebagai hal yang "tidak dapat dipertahankan."
Dia menjabarkan dua pilihan "menantang". "Negara-negara anggota harus setuju untuk merombak aturan keuangan kita - menerima prospek nyata keruntuhan keuangan Organisasi kita," katanya.
"Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada," tegasnya.
Mencatat bahwa manajemen likuiditas PBB saat ini tidak lagi layak, dia mengatakan bahwa "berdasarkan aturan keuangan saat ini, semakin banyak kita menabung, semakin besar hukuman yang kita terima."
"Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan," kata Guterres, seraya memperingatkan bahwa "situasi akan semakin buruk dalam waktu dekat."
Dia menekankan bahwa PBB "mengakhiri tahun 2025 dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar (Rp23,6 triliun), lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya."
"Tanpa peningkatan radikal dalam pengumpulan dana, PBB tidak akan mampu "sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang disetujui pada Desember," dia memperingatkan.
"Lebih buruk lagi, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler dapat habis pada Juli," katanya, menambahkan bahwa PBB mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025-2026 sebesar 15 persen.
Mendesak "upaya bersama oleh Negara-negara Anggota" untuk membalikkan "siklus setan" tersebut, Guterres mengatakan," "Entah semua Negara Anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu - atau Negara-negara Anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan kita untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi."
Baca juga: PBB ingatkan retorika serangan militer ke Iran akan perburuk situasi
PBB hadapi 'krisis likuiditas'
Menjawab pertanyaan perihal surat tersebut selama konferensi pers, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq mengatakan "poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan saat ini yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa."
"Sekretaris Jenderal, seperti yang Anda ketahui, telah berulang kali menjelaskan masalah baik pembayaran iuran yang belum dibayarkan oleh Negara Anggota maupun masalah terkait PBB yang terpaksa membayar kembali Negara Anggota untuk uang anggaran yang tidak dibelanjakannya," katanya, seraya mencatat "arah yang tak dapat dipertahankan."
Haq lebih lanjut menekankan bahwa PBB menghadapi "krisis likuiditas."
Mengutip "iuran yang belum dibayarkan sebesar 1,56 miliar dolar," Haq memperingatkan bahwa PBB akan segera menghadapi "bahaya nyata kehabisan uang."
Haq menjelaskan bahwa PBB tidak "memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk terus berfungsi, seperti yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya."
Menanggapi pernyataan Anadolu tentang kemungkinan inisiatif untuk mengubah peraturan anggaran PBB, Haq mengatakan, "Negara-negara Anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan untuk mengambil tindakan yang tepat."
Sumber: Anadolu
Baca juga: Trump buka peluang Dewan Perdamaian Gaza untuk dapat gantikan PBB
Dalam surat yang dikirim ke negara-negara anggota, yang dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menekankan "keseriusan" situasi tersebut dan menyatakan bahwa "situasi saat ini benar-benar berbeda."
"Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi," katanya, seraya menyebutnya sebagai hal yang "tidak dapat dipertahankan."
Dia menjabarkan dua pilihan "menantang". "Negara-negara anggota harus setuju untuk merombak aturan keuangan kita - menerima prospek nyata keruntuhan keuangan Organisasi kita," katanya.
"Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada," tegasnya.
Mencatat bahwa manajemen likuiditas PBB saat ini tidak lagi layak, dia mengatakan bahwa "berdasarkan aturan keuangan saat ini, semakin banyak kita menabung, semakin besar hukuman yang kita terima."
"Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan," kata Guterres, seraya memperingatkan bahwa "situasi akan semakin buruk dalam waktu dekat."
Dia menekankan bahwa PBB "mengakhiri tahun 2025 dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar (Rp23,6 triliun), lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya."
"Tanpa peningkatan radikal dalam pengumpulan dana, PBB tidak akan mampu "sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang disetujui pada Desember," dia memperingatkan.
"Lebih buruk lagi, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler dapat habis pada Juli," katanya, menambahkan bahwa PBB mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025-2026 sebesar 15 persen.
Mendesak "upaya bersama oleh Negara-negara Anggota" untuk membalikkan "siklus setan" tersebut, Guterres mengatakan," "Entah semua Negara Anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu - atau Negara-negara Anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan kita untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi."
Baca juga: PBB ingatkan retorika serangan militer ke Iran akan perburuk situasi
PBB hadapi 'krisis likuiditas'
Menjawab pertanyaan perihal surat tersebut selama konferensi pers, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq mengatakan "poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan saat ini yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa."
"Sekretaris Jenderal, seperti yang Anda ketahui, telah berulang kali menjelaskan masalah baik pembayaran iuran yang belum dibayarkan oleh Negara Anggota maupun masalah terkait PBB yang terpaksa membayar kembali Negara Anggota untuk uang anggaran yang tidak dibelanjakannya," katanya, seraya mencatat "arah yang tak dapat dipertahankan."
Haq lebih lanjut menekankan bahwa PBB menghadapi "krisis likuiditas."
Mengutip "iuran yang belum dibayarkan sebesar 1,56 miliar dolar," Haq memperingatkan bahwa PBB akan segera menghadapi "bahaya nyata kehabisan uang."
Haq menjelaskan bahwa PBB tidak "memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk terus berfungsi, seperti yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya."
Menanggapi pernyataan Anadolu tentang kemungkinan inisiatif untuk mengubah peraturan anggaran PBB, Haq mengatakan, "Negara-negara Anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan untuk mengambil tindakan yang tepat."
Sumber: Anadolu
Baca juga: Trump buka peluang Dewan Perdamaian Gaza untuk dapat gantikan PBB
