JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong agar upaya perdamaian di Palestina dilakukan melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Hal ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
“Sehingga, sikap dari PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB,” ujar Hasto saat ditemui di kantor Megawati Institute, Sabtu (31/1/2026).
Baca juga: Gus Yahya Tegaskan PBNU Dukung Indonesia Gabung Board of Peace
Hasto mengatakan, Indonesia bisa mengambil peran untuk memperkuat sistem internasional dengan metode yang lebih damai, yaitu melalui PBB.
“Kita memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan, yang lebih damai, itu melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa,” lanjutnya.
Adapun, Hasto menyinggung operasi militer AS untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya yang ditangkap pada 3 Januari 2026 lalu.
“Maka Rakernas pertama PDI Perjuangan sangat tegas untuk mengatakan bahwa aksi yang dilakukan terhadap Presiden Venezuela itu bertentangan dengan hukum internasional PBB,” kata Hasto.
Baca juga: PBB Terancam Bangkrut, Dana Operasional Segera Habis
Penangkapan Maduro atas perintah Trump dinilai bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan atas dunia harus dihapuskan.
Hasto menegaskan, Indonesia tidak boleh mengikatkan diri pada satu pihak.
“Kita tidak boleh mengikatkan diri kecuali berpihak kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa,” katanya.
Baca juga: Beda Sikap Antara PBNU dan MUI soal Dewan Perdamaian Gaza, Ini Alasannya
Adapun, sejarah mencatat kalau politik luar negeri Indonesia tidak terikat atau berpihak pada satu sisi, tapi terkadang membuat poros baru.
“Keterpengaruhan Indonesia di dalam membangun kepemimpinan dunia, itu dilakukan melalui Konferensi Asia Afrika. Kemudian Gerakan Non-Blok. Dan juga, Conference of the New Emerging Forces,” imbuhnya.
Hasto menilai, rekam jejak ini seharusnya bisa menjadi penguat posisi Indonesia di mata dunia.
“Rekam jejak kepemimpinan Indonesia ini harusnya digunakan sebagai daya leverage kita di dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif,” kata Hasto lagi.
Pada 22 Januari 2026, Donald Trump resmi membuka founding members untuk Board of Peace, di Davos, Swiss.
