Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) memberikan apresiasi atas pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) di tengah gejolak pasar modal.
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan tanggung jawab moral sekaligus menghadirkan standar baru dalam etika kepemimpinan nasional.
Hasto menilai, keberanian pejabat publik untuk melepaskan jabatan saat menghadapi persoalan besar bukanlah hal yang lazim, namun justru menjadi contoh keteladanan yang penting bagi kehidupan demokrasi dan tata kelola negara.
“Ketika seorang pejabat memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral, itu adalah keteladanan baru. Inilah makna dari Satyam Eva Jayate, hanya kebenaran yang akan berjaya,” ujar Hasto di Gedung Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Ia mengaitkan sikap tersebut dengan tema Rakernas I PDIP, Satyam Eva Jayate, yang menurutnya harus menjadi perisai moral bagi para pemimpin dalam menjalankan amanah kekuasaan.
Hasto menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan secara etis kepada publik.
Dalam konteks anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 28–29 Januari 2026, Hasto juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal agar gejolak di pasar keuangan tidak merembet ke sektor riil dan membebani masyarakat luas.
“Yang paling utama saat ini adalah memastikan sektor riil tetap terlindungi. Jangan sampai guncangan di pasar modal berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Otoritas moneter dan fiskal harus bersinergi secara solid,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus menjadi orientasi utama dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi, terlebih di tengah ketidakpastian global yang sarat spekulasi.
Krisis di jajaran regulator keuangan mencuat setelah mundurnya Iman Rachman Direktur Utama BEI, yang kemudian disusul pengunduran diri tiga pejabat kunci OJK, yakni Mahendra Siregar Ketua Dewan Komisioner, Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, serta I.B. Aditya Jayaantara Deputi Komisioner.
Bagi PDIP, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan sektor keuangan nasional.
Hasto menekankan perlunya penguatan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kedaulatan rakyat agar Indonesia tidak mudah terguncang oleh dinamika dan tekanan pasar global.
“Keputusan-keputusan ekonomi ke depan harus benar-benar berpijak pada kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi rakyat,” pungkasnya.(faz)
