Pemerintah Sebut Kemajuan Industri Wajib Diiringi dengan Kesejahteraan Buruh

JAKARTA — Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Indra, menegaskan, saat ini ada paradigma baru dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional yang berorientasi pada upaya memajukan dunia industri dengan komitmen mensejahterakan pekerja.

Demikian disampaikan Indra saat diskusi Perburuhan Nasional bertema “Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia” yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta.

‘’Paradigma baru ketenagakerjaan Indonesia berpijak pada tagline Menteri Ketenagakerjaan, “maju industrinya, sejahtera pekerjanya”, yang tidak boleh dipahami secara terpisah,’’ujarnya, dikutip, Sabtu (31/1/2026).

“Kemajuan industri juga harus selalu diiringi dengan kesejahteraan para buruh atau pekerjanya,” sambung Indra.

Indra menegaskan, bahwa tugas Kementerian Ketenagakerjaan tidaklah mudah. Dengan jumlah pekerja sekitar 146 juta orang, beban yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari persoalan administratif hingga isu-isu substantif.

Salah satu pekerjaan rumah besar adalah persolan kopetensi atau link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri.

‘’Harus ada penataan kompetensi dan relasi dunia pendidikan dan dunia industri agar lulusan pendidikan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja,’’ujarnya.

Di sisi lain kata dia, Undang-undang ketenagakerjaan yang baru adalah sebuah kebutuhan, tentunya Undang-Undang yang berkeadilan untuk semua. ‘’Adil untuk buruhnya dan adik untuk dunia industri,’’imbuhnya.

Dalam 1 tahun kepemimpinan Yassierli di Kementerian Ketenagakerjaan, Indra menegaskan bahwa sudah banyak legesi baik yang dihadirkan dan perubahan parigma yang mewarnai berbagai kebijakan ketenagakerjaan.

Seperti kebijakan pengupahan yang lebih baik, pembinaan hubungan industrial yang harmonis dan transformatif, penguatan law enforcement, upaya masif dan sistemik dalam pembudayaan K3, program pemagangan nasional bagi fresh graduate dengan uang saku setara upah minimum, berbagi program skiling, up skiling, dan re skiling, dan reformasi birokrasi dalam rangka menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional.

‘’Selain itu, dengan semangat meaningful participation Prof Yassierli memposisikan kantor Kementerian Ketenagakerjaan sebagai rumah bersama bagi buruh, pengusaha, dan rakyat secara umum,’’ujarnya.

“Berbagai audiensi, beliau mendengarkan langsung aspirasi dan memahami cara pandang serikat buruh/Serikat pekerja dan juga berbagai stakeholder Kemnaker lainnya” tutup Indra.

Diskusi tersebut dihadiri sejumlah narasumber, yakni Anggota DPR RI Fraksi PKS Achmad Ruyat, Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat dan lain sebagainya.

Original Article