jpnn.com - JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib menilai pemerintah harus mengkaji ulang keanggotannya di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin Presiden AS Donald Trump.
"Apa keanggotaan Indonesia dalam BoP jawaban kemerdekaan Palestina?" ujarnya.
BACA JUGA: Board of Peace Bentukan Trump Dianggap Melegalkan Kejahatan Perang Israel
Menurutnya, BoP diinisiasi oleh Trump setelah Gaza hancur dan menewaskan banyak warga Palestina.
Gus Salam -sapaan akrab KH Abdussalam Shohib, menganggap BoP bukan lembaga resmi PBB. BoP dibentuk oleh Donald Trump dengan membawa mandat Resolusi 2803 DK PBB serta mengatasnamakan perdamaian untuk Gaza.
"Faktanya, Donald Trump menjadi ketua, sekaligus mewakili Presiden Amerika sebagai anggota BoP. Satu sosok dengan dua wajah, yang bila tidak menjadi Presiden Amerika pun, Donald Trump tetap menjadi ketua BoP yang secara konstitusional memiliki hak veto. Dengan demikian, kedaulatan sebuah negara sebagai anggota BoP akan tunduk pada keputusan ketua. Inikah yang diinginkan Indonesia?," tutur Gus Salam.
Dia meminta pemerintah tak terjebak kepentingan Trump.
"Palestina sendiri tidak disertakan dalam keanggotaan. Hal ini tidak masuk akal, bagaimana skema dan pola perdamaian Gaza tidak melibatkan negara Palestina. Patut dicurigai bahwa BoP menguntungkan dan karpet merah bagi zionis untuk melancarkan agenda Israel Raya," ujar Gus Salam.
Dia juga mengingatkan bahwa banyak negara NATO, mitra strategis Amerika, menolak bergabung menjadi anggota BoP.
"Mereka ragu dan curiga terhadap motivasi Trump, bahkan BoP dinilai merusak hukum internasional. Trump akhirnya mengancam secara ekonomi dengan pengenaan tarif tinggi untuk produk impor dari negara yang tidak bergabung," ujarnya.
Mustasyar PCNU Kab. Jombang 2017-2022 itu mengatakan BoP harus dipahami secara mendalam. Jangan sampai Indonesia akan tercatat dalam sejarah sebagai negara yang turut serta menghapus asal-usul Palestina di jalur Gaza.
"Keanggotaan Indonesia di Board of Peace agar ditinjau ulang demi kemanusiaan dan keadilan serta prinsip antipenjajahan untuk negara dan bangsa Palestina," kata Gus Salam. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
