Rajut Harmoni, Wagub NTT Minta Maaf kepada Masyarakat Bali 

Dalam sepekan terakhir, sejumlah pejabat asal Nusa Tenggara Timur pergi ke Bali. Bukan untuk liburan. Mereka membawa misi khusus. Bertemu pemerintah Bali, tokoh masyarakat Bali, serta warga asal NTT yang kini menetap atau bekerja di Bali.

Rombongan dipimpin Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma. Ikut mendampingi dalam kujungan itu ialah Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla, Wakil Bupati Sumba Tengah Marthinus Umbu Djoka, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Yermia Ndapa Doda.

Mereka menyebut kunjungan itu sebagai misi merajut dan memperkuat harmoni serta martabat manusia, antara Bali dan NTT. Demikian bunyi siaran pers Humas Pemprov NTT yang diterima Kompas pada Minggu (1/2/2026).

Beberapa waktu belakangan, media sosial ramai dengan informasi seputar tindakan tidak terpuji beberapa perantau asal NTT di Bali. Tindakan itu membuat masyarakat Bali merasa tidak nyaman.

Sebagai balasannya, banyak warga Bali menolak mempekerjakan perantau asal NTT. Bahkan, ada pemilik indekos secara tegas tidak mau menerima penghuni asal NTT. 

Perbuatan oknum berimbas pada komunitas yang lebih besar. Sentimen bernada rasial pun menguat hingga menimbulkan ketegangan. Tak ingin kondisi ini berlanjut, perwakilan dari NTT berinisiatif menemui pemimpin dan tokoh masyarakat Bali.

Johni bersama rombongan terlebih dahulu bertemu diaspora NTT di Bali pada Rabu (28/1/2026). Hadir sesepuh diaspora NTT di Bali. Salah satu di antaranya adalah Ardi Ganggas, selaku Penasehat Rumah Besar Diaspora NTT di Bali. Mereka juga bertemu Ketua Ikatan Keluarga Besar Flobamora di Bali Herman Umbu Billy.

Johni menilai, perilaku segelintir orang itu telah berdampak luas dan merugikan mahasiswa serta pekerja asal NTT di luar daerah. “Muncul stigma negatif terhadap warga NTT di Bali dan sudah berkembang di daerah lain seperti di Surabaya dan Malang," katanya di hadapan diaspora NTT di Bali.

Johni menjelaskan, secara historis, Bali dan NTT bukan sekadar bertetangga secara geografis dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil. Dua wilayah itu dipersatukan oleh benang merah sejarah, kemiripan lanskap sosio-ekologis, serta semangat kekeluargaan yang kuat.

Ia mengajak diaspora agar menjaga harmoni di Bali. "Kunci harmoni terletak pada kemampuan warga Diaspora NTT untuk melakukan akulturasi secara bijak, beradaptasi dengan lingkungan setempat tanpa kehilangan jati diri dan martabat budayanya,” ucap Johni.

Ardi Ganggas mengapresiasi kehadiran Johni bersama rombongan. Mereka terus berupaya agar situasi kurang konfusif yang belakangan terjadi segera dibereskan.

“Kita juga harapkan bersama melalui dialog, komunikasi dengan Pemda di Bali dan para tokoh masyarakat setempat. Situasi ini dapat kita pulihkan kembali,” ucapnya.

Selanjutnya, rombongan berjumpa dengan Gubernur Bali I Wayan Koster serta sejumlah bupati dan wali kota pada Kamis (30/1/2026). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Ikut hadir, Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal Piek Budyakto, Kapolda Bali Inspektur Jenderal Daniel Adityajaya, Komandan KOREM 163/Wirasatya Brigadir Jenderal Ida I Dewa Agung Hadisaputra, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana.

Pada kesempatan itu, Johni menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. “Atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat NTT, kami menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya keharmonisan, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat Bali akibat ulah oknum tertentu," katanya.

Ia pun berharap, peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama, sekaligus momentum untuk menghapus stigma negatif terhadap masyarakat NTT. Pada dasarnya, masyarakat NTT cinta damai dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan.

Menurutnya, hubungan Bali dan NTT bukan sekadar hubungan administratif antarwilayah, melainkan ikatan sosial, budaya, dan kebangsaan yang telah terjalin lama. Menjaga harmoni sosial merupakan tanggung jawab bersama yang harus diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi NTT yang hadir dan membangun dialog secara terbuka. Ia menegaskan pentingnya menjaga situasi yang kondusif serta menghindari isu-isu sensitif yang berpotensi memicu konflik horizontal.

“Kita harus bersama-sama mengantisipasi agar tidak ada hal-hal sensitif yang dapat memicu konflik sosial. Bali adalah destinasi utama dunia yang harus kita jaga bersama keamanan, ketertiban, dan kenyamanannya," ujar Koster.

Ia menekankan, mobilitas penduduk antarwilayah merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan dialog, kolaborasi, dan saling pengertian harus menjadi landasan utama dalam menyikapi berbagai tantangan sosial.

Misi merajut harmoni di Bali telah membuka harapan baru. Kiranya permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka dapat menghilangkan stigma dan memperbaiki citra NTT di mata orang luar.