Perahu Retak Bupati dan Wakilnya di Hari Jadi Sidoarjo Ke-167

Tepat pada 31 Januari 2026, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, genap berusia 167 tahun. Namun, di hari ulang tahunnya itu, Bumi Jenggala menerima kado pahit retaknya relasi antara bupati dan wakil bupati. Ibarat perahu retak, daerah penyangga Surabaya ini hanyut dalam pusaran gelombang konflik politik yang tak bersesudahan.

Puncak perayaan ulang tahun Sidoarjo ditandai dengan upacara peringatan hari jadi yang digelar di Alun-Alun Jayandaru, Sabtu (31/1/2026). Upacara itu dipimpin oleh Bupati Sidoarjo Subandi dan dihadiri sejumlah pemimpin daerah termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo Abdillah Nasih.

Subandi mengatakan ingin membangun Sidoarjo yang maju, adil, berdaya saing serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan. Di usianya yang ke-167, Sidoarjo meneguhkan diri sebagai daerah yang dinamis, berkembang pesat dan menjadi salah satu barometer pembangunan di Jatim.

Namun, pada momen penting itu tidak terlihat kehadiran Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Sebelumnya, pada Selasa (27/1/2026), Mimik menggelar acara makan bersama di pelataran Monumen Jayandaru untuk merayakan hari jadi Sidoarjo (harjasda) ke-167.

Mimik mengatakan acara makan bersama itu digelar agar masyarakat bisa berkumpul dan merasakan kebahagiaan bersama. Dia mengaku ingin Sidoarjo menjadi lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.

Absennya Wakil Bupati Mimik Idayana dalam upacara harjasda itu dimaknai oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai indikator ketidakharmonisan hubungan dengan Bupati Subandi. Apalagi, sudah sejak lama tersiar kabar tentang keretakan hubungan pasangan kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak 2024 ini.

Terbaru, Rahmat Muhajirin suami Mimik Idayana melaporkan Bupati Subandi ke Badan Reserse Kriminal Polri terkait dugaan penipuan berkedok investasi proyek properti senilai Rp 28 miliar. Kuasa Hukum Rahmat, Dimas Yemahura, Minggu (1/2/2026), mengatakan, saat ini kasusnya masuk tahap penyidikan dengan agenda proses lanjutan pemeriksaan.

Namun, menurut Subandi, uang Rp 28 miliar itu merupakan dana kampanye untuk pasangan Subandi dan Mimik pada pilkada serentak 2024. Dana tersebut tidak untuk investasi dengan alasan tidak ada kuitansi atau tanda terima penyerahan uang dan perjanjian investasinya.

“Kalau dia itu melaporkan sebagai dana investasi, ya mesti ada bukti transfer, ada kuitansi, ada perjanjian dan lainnya,” ujar Subandi.

Sebelumnya, pada 24 September 2025, Mimik resmi melaporkan Subandi ke Kementerian Dalam Negeri terkait mutasi 61 aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap cacat prosedur. Mimik merasa tidak dilibatkan dalam proses mutasi itu dan menilai melanggar Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2019.

Namun, menurut Subandi proses mutasi ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo itu sudah sesuai prosedur, regulasi, sistem manajemen talenta serta mendapat izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kebijakan mutasi diambil sebagai upaya penyegaran birokrasi dan tidak ada praktik jual beli jabatan.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Rifqi Ridlo Pahlevy mengatakan, faktor penyebab perseteruan sebagian besar karena pragmatisme politik yang membingkai proses demokrasi saat ini. Proses dan tujuan dari pencalonan dan koalisi tidak berorientasi pada cita bernegara sebagaimana dimaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945.

Koalisi yang dibangun di awal pencalonan bersifat pragmatis hanya ditujukan atau berorientasi untuk memenangkan pilkada. Koalisi dibangun tanpa mempertimbangkan aspek strategis penyelenggaraan pemerintahan setelah kemenangan.

Muncul ungkapan "seng penting menang disek, urusan liyane atur mburi” (yang penting menang dulu, urusan lain diatur belakangan). Akhirnya, pasangan terpilih tidak punya kesamaan visi pemerintahan dan kesadaran cita yang sama. Konflik yang terjadi di Sidoarjo mewakili konflik kepentingan yang belum selesai diperbincangkan sejak awal pencalonan.

“Wabup yang merasa telah keluar modal banyak merasa tidak diberi porsi kekuasaan, kewenangan dan peran pengaturan yang sepadan dengan modal yang dikeluarkannya,” ujar Rifqi.

Padahal, dalam konteks pemerintahan, porsi dan ruang politik itu secara normatif ada tapi secara adab dan tradisi ketatanegaraan masih bisa dikomunikasikan secara "adat". Dampak bagi warga sejatinya bisa baik dan buruk.

Dampak baiknya masyarakat tidak perlu sibuk mengawasi kerja pemerintahan karena dengan adanya kubu yang saling berkonflik pengawasan itu sudah diwakili oleh masing masing kubu. Kedua pemimpin saling intip celah agar bisa menjatuhkan sang seteru.

Namun di sisi lain, orientasi pemerintahan menjadi tidak sepenuhnya untuk yang terbaik bagi rakyat. Banyak terjadi kebingungan dalam proses kerja birokrasi, terlebih bagi mereka yang di struktur layanan menengah ke bawah.

Takaran mutu layanan publik akan ditimbang berdasarkan kepentingan kubu siapa yang diuntungkan. Dalam konteks ini, ada potensi besar penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Rifqi, skema pencalonan di dalam UU Pilkada sejatinya sudah memotivasi hal tersebut, yakni dengan meletakkan calon secara berpasangan didukung oleh parpol atau koalisi parpol, serta bisa juga independen. Problemnya ialah pada kesadaran dan orientasi awal pencalonan serta pembangunan koalisi yang harus diluruskan.

Pencalonan dan koalisi yang dibangun seharusnya untuk membangun daerah dan memajukan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Ranah mitigasi yang berada di ruang budaya hukum, bukan substansi apalagi struktur dari sistem hukum.

Sebenarnya, di usianya yang ke-167 ini, Sidoarjo masih menghadapi banyak persoalan yang harus segera diselesaikan karena berulang setiap tahun dan kondisinya justru terus memburuk. Hal itu memerlukan perhatian kepala daerah terpilih. Bupati dan wakilnya seharusnya berbagai peran agar kinerja pemerintahan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Salah satu persoalan menahun di Sidoarjo adalah banjir yang terus meluas dan genangan yang semakin dalam. Contohnya, banjir di empat desa, yakni Desa Kedungbanteng, Banjarpanji, Banjarasri, dan Kalidawir. Lebih dari 2.000 jiwa terdampak genangan banjir yang sudah berlangsung lebih dari sebulan pada musim hujan kali ini.

Selain itu, masih banyak jalan kabupaten yang rusak dan kondisi kerusakannya semakin parah saat musim hujan. Perbaikan jalan tersebut hanya dilakukan secara tambal sulam. Baru sebagian kecil yang sudah diperbaiki dengan konstruksi beton cor.

Sidoarjo juga kekurangan infrastruktur seperti ruang terbuka (public space) yang ramah lingkungan, ramah anak dan bisa menjadi tempat wisata warganya. Di sisi lain, kebutuhan dasar masyarakat seperti layanan air bersih dari PDAM (perusahaan daerah air minum) belum merata, bahkan cakupannya masih di kisaran 30 persen.

Sebagai salah satu pusat industri di Jatim, Sidoarjo juga mengalami persoalan di sektor ketenagakerjaan dan kependudukan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sidoarjo pada tahun 2025 mencapai 5,75 persen atau tertinggi di Jatim.

Salah satu warga Sidoarjo, Khumaedi (49), mengatakan, masalah lain yang tidak kalah penting adalah perbaikan pengelolaan parkir kendaraan, karena saat ini parkir liar sudah menjamur. Tarif parkir tinggi namun tanggung jawab pengelola hampir tidak ada karena tidak mau bertanggungjawab terhadap kerusakan dan kehilangan kendaraan.

“Banyak tukang parkir tidak memberikan karcis. Saat ada acara seperti pengajian akbar, tarif parkirnya bisa sampai Rp 5.000 per sepeda motor dan Rp 10.000 per mobil. Tetapi tukang parkirnya langsung pergi setelah menerima uang, tidak bertanggungjawab,” ucap warga Sedati ini.

Khumaedi kecewa dan prihatin dengan konflik yang terjadi antara bupati dan wakilnya. Menurutnya, perseteruan itu akan berdampak pada kinerja pemerintahan dan berpotensi merembet ke masyarakat bahkan memicu perpecahan.

“Masyarakat bawah bisa terbelah karena dukung mendukung. Seharusnya kami warga ini bersatu padu membangun Sidoarjo lebih maju,” ucap Khumaedi.

Masyarakat Sidoarjo berharap, pada momen ulang tahun ini para pemimpin terutama Bupati dan Wakilnya bisa kembali harmonis dan meneguhkan komitmennya untuk membangun Sidoarjo lebih maju agar warganya lebih sejahtera.