ASEAN baru saja meluncurkan inisiatif kolaboratif ASEAN Taxonomy Board (ATB) untuk mendorong kegiatan dan investasi berkelanjutan, serta agenda keberlanjutan. Peluncuran ini menandai penyelesaian pengembangan kerangka acuan kawasan ASEAN dalam mengklasifikasikan aktivitas ekonomi berkelanjutan. Hal ini sekaligus merupakan tonggak penting dalam perjalanan keuangan berkelanjutan di ASEAN.
Taksonomi dalam konteks keuangan berkelanjutan merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target net zero emission, mendukung transisi menuju masa depan yang rendah karbon dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Dalam konteks kawasan, ASEAN Taxonomy menyediakan “common language” yang krusial dan berfungsi sebagai “overarching guide” negara-negara anggota. Dengan mengonsolidasikan upaya keuangan berkelanjutan, ASEAN Taxonomy berupaya meminimalkan fragmentasi dan meningkatkan kredibilitas kawasan. Konsolidasi ini memberikan kejelasan dan konsistensi bagi investor global, memastikan alokasi modal yang lebih baik dan memfasilitasi transisi yang lebih lancar.
Pengembangan ASEAN Taxonomy merupakan inisiatif integral dari upaya global dan beberapa negara dan kawasan lainnya yang juga telah dan sedang dalam proses menyusun taksonomi berkelanjutan. Taksonomi berkelanjutan lahir sebagai respons atas kebutuhan berbagai pemangku kepentingan akan suatu standar klasifikasi aktivitas berkelanjutan yang kredibel dan interoperable, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan.
Berdasarkan Asian Development Bank (ADB) Juli 2023, Asia Tenggara menghadapi tantangan pendanaan yang besar. Wilayah ini memerlukan US$210 miliar per tahun (sekitar 5% dari PDB) hingga 2030 untuk infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Dana publik tidak cukup untuk mencapai tujuan ini.
Kebutuhan adaptasi yang signifikan mencakup sektor-sektor kritis seperti pertanian, kehutanan, pengelolaan air, dan penerapan sistem peringatan dini untuk mitigasi risiko dan bahaya terkait iklim. Inisiatif taksonomi diharapkan dapat mendorong pembiayaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Pengembangan ASEAN Taxonomy dilakukan secara bertahap, dimulai dari versi 1 pada 2021 yang memuat kerangka utama taksonomi. Lalu, dilanjutkan dengan penerbitan versi 2 pada 2023 yang berfokus pada sektor Energi. Kemudian versi 3 terbit pada 2024 yang mencakup technical screening criteria (TSC) untuk sektor Construction and Real Estate (C&®) dan Transportation and Storage (T&S).
Hingga pada akhirnya versi 4 terbit pada 2025, merupakan versi lengkap yang memuat penyelesaian kerangka seperti mekanisme sunsetting untuk TSC dan grandfathering untuk instrumen keuangan, penilaian TKBI pada level entity dan portfolio, serta TSC untuk sektor Agriculture, Forestry & Fishing (AFF); Manufacturing; Water Supply, Sewerage & Waste Management, and Remediation (WSSWMR), dan enabling sectors (Information & Communication and Professional dan Scientific & Technical Activities).
ASEAN Taxonomy Versi 4 merupakan hasil akhir dari inisiatif multiyears yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diskusi yang luas dan pertukaran ide yang dinamis di antara regulator sektor keuangan di ASEAN.
Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku principal representative di ATB, sangat aktif, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, dan secara konsisten menyuarakan kepentingan nasional dalam berbagai diskusi di ATB. Hal ini untuk memastikan supaya suara Indonesia dapat diterima dan transisi menuju keberlanjutan tetap sejalan dengan arah regional.
Implikasi untuk Indonesia
“The Voice of ASEAN” yang diungkapkan melalui ASEAN Taxonomy, merupakan sinyal penting bagi pemangku kepentingan. Ini menegaskan bahwa inisiatif berkelanjutan regional tidak hanya terus berlanjut tetapi juga semakin meningkat untuk memberikan manfaat yang lebih besar.
Pada tataran nasional, OJK menggunakan ASEAN Taxonomy sebagai salah satu acuan utama dalam pengembangan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), yang saat ini telah memasuki versi ketiga yang telah mencakup seluruh sektor yang termasuk dalam nationally determined contribution (NDC) Indonesia.
TKBI dikembangkan dengan konsep “rumah tumbuh”, yang mana versi 1 memuat kerangka utama taksonomi dengan fokus sektor energi. Sementara TKBI versi 2 mencakup TSC untuk sektor C&® dan T&S, dan sebagian AFF dalam hal ini sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.
Kemudian saat ini pengembangan TKBI versi 3 sejalan dengan ASEAN Taxonomy version 4, TSC untuk sektor AFF lanjutan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Perhutanan Sosial, Konservasi Hutan), Manufacturing, dan WSSWMR, serta akan memperkenalkan konsep sunsetting untuk TSC, grandfathering untuk instrumen keuangan, penilaian pada level entity dan portofolio.
Ke depan, TKBI akan digunakan sebagai referensi utama green/sustainable indicator untuk pengungkapan kinerja berkelanjutan entitas di Laporan Keberlanjutan dan mengarah pada kerangka regulasi sejalan dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Data dan informasi yang dihimpun terkait taksonomi akan menjadi basis data yang “powerful” dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia dalam merumuskan kebijakan keuangan berkelanjutan. Seiring dengan proses penyusunan taksonomi yang telah rampung, TKBI versi 3 akan dirilis awal Februari 2026 bersamaan dengan Taxonomy Navigator sebagai alat bantu diseminasi yang memiliki fitur pencarian aktivitas dan kriteria TKBI (explorer) serta fitur simulasi penilaian step-by-step (simulator). Pada akhirnya, TKBI akan menjadi “game changer” untuk mendorong penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.
