1 Abad Nahdlatul Ulama: Dari Penjaga Tradisi Menuju Arsitek Peradaban Bangsa

Pada 31 Januari 2026 ini Nahdlatul Ulama (NU) memasuki fase penting sejarahnya, memasuki abad kedua yang bukan sekadar sebagai organisasi keagamaan yang berumur panjang, melainkan sebagai entitas sosial-keagamaan yang telah ikut membentuk wajah Indonesia modern.

Satu abad lalu tepatnya pada pada 31 Januari 1926 NU didirikan oleh para ulama besar dengan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar. NU lahir dari kegelisahan para ulama melihat umat Islam terdesak oleh kolonialisme, modernisasi yang tercerabut dari nilai, serta ancaman terhadap tradisi keilmuan Islam Nusantara.

Hari ini, kegelisahan itu kembali relevan—meski dalam wajah yang berbeda: disrupsi teknologi, krisis kualitas sumber daya manusia (SDM), dan kompetisi global yang semakin ketat.

Sejarah mencatat, NU sejak awal tidak dimaksudkan hanya sebagai organisasi keagamaan ritualistik, melainkan sebagai gerakan sosial yang memadukan agama, budaya, dan kebangsaan. Pesantren, madrasah, dan majelis ilmu menjadi basis utama perjuangan NU yang tidak lain adalah membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan berakar pada realitas sosialnya.

Dalam lintasan sejarahnya, NU terbukti lentur sekaligus kokoh. NU mampu menjaga tradisi (al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih) sambil membuka diri pada pembaruan (al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah). Prinsip inilah yang membuat NU bertahan melewati kolonialisme, revolusi, otoritarianisme, hingga era demokrasi dan globalisasi.

Namun justru karena itulah, abad kedua NU menuntut pembacaan sejarah yang lebih jujur dan reflektif: keberhasilan masa lalu tidak otomatis menjamin relevansi masa depan.

Pada satu abad pertama, kontribusi NU di ruang keagamaan dan politik nasional sangat menonjol. NU menjadi penyangga moderasi Islam, perekat kebangsaan, sekaligus aktor penting dalam dinamika politik Indonesia.

Akan tetapi, memasuki abad kedua, dominasi peran tersebut perlu direposisi. Tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan lagi soal ideologi atau identitas semata, melainkan kualitas manusia: pendidikan yang timpang, daya saing SDM yang lemah, dan ketertinggalan dalam penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Teori human capital yang dikembangkan Theodore Schultz dan Gary Becker menegaskan bahwa kualitas SDM melalui pendidikan, keterampilan, dan kesehatan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Negara-negara yang berhasil melompat secara ekonomi dan peradaban adalah mereka yang menempatkan pembangunan manusia sebagai investasi strategis jangka panjang.

Dalam konteks ini, NU sejatinya memiliki modal historis dan struktural yang luar biasa: jaringan pesantren terbesar, basis pendidikan akar rumput yang luas, serta legitimasi moral yang kuat di tengah masyarakat.

Namun, modal besar itu menyimpan paradoks. Di satu sisi, NU sangat kaya secara sosial dan kultural. Di sisi lain, kontribusinya dalam pengembangan SDM unggul di ruang-ruang strategis seperti sains, teknologi, ekonomi, birokrasi profesional, dan riset belum optimal.

Di sinilah tantangan internal NU abad kedua mengemuka: apakah NU mampu mentransformasikan kekuatan tradisionalnya menjadi keunggulan kompetitif di era modern.

Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) jauh hari telah memberikan peringatan intelektual yang relevan hingga hari ini. Ia menolak NU menjadi organisasi yang hanya besar secara jumlah tetapi miskin kualitas.

Gus Dur berkali-kali menekankan bahwa tradisi NU bukan untuk disakralkan secara beku, melainkan dijadikan sumber etika dan keberanian berpikir. Dalam pandangannya, keislaman NU harus melahirkan manusia yang merdeka secara intelektual, inklusif secara sosial, dan berani memasuki ruang-ruang baru peradaban.

Refleksi Gus Dur menemukan relevansinya pada abad kedua NU. Tantangan NU hari ini bukan hanya bagaimana bertahan dari perubahan zaman, tetapi bagaimana memimpin perubahan itu sendiri.

Ancaman terbesar bukanlah globalisasi atau teknologi, melainkan stagnasi internal: romantisme sejarah, resistensi terhadap meritokrasi, dan kecenderungan memproduksi elit simbolik tanpa basis keunggulan keilmuan dan profesional.

Karena itu, penguatan peran NU dalam pendidikan harus menjadi agenda utama, bukan sekadar program tambahan. Pendidikan NU perlu direvitalisasi dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan orientasi yang jelas: integrasi ilmu agama, ilmu pengetahuan modern, dan keterampilan abad ke-21.

Pesantren tidak cukup hanya menjadi benteng moral, tetapi juga pusat pembentukan SDM unggul yang melek teknologi, kritis, dan produktif. Perguruan tinggi NU harus berani naik kelas sebagai pusat riset, inovasi, dan produksi gagasan kebijakan publik.

Dalam perspektif nilai agama, agenda ini sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Al-Qur’an menegaskan, “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat” (QS. al-Mujadilah: 11). Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan umat tidak hanya bertumpu pada kesalehan simbolik, tetapi pada kualitas ilmu dan kontribusi nyata bagi kehidupan.

Islam yang hidup adalah Islam yang membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan.

Abad kedua NU, dengan demikian, adalah fase penentuan arah. Apakah NU akan berhenti sebagai penjaga tradisi yang dihormati tetapi ditinggalkan zaman, atau melompat menjadi arsitek peradaban yang menyiapkan SDM unggul bagi bangsa dan dunia. Sejarah NU menunjukkan bahwa perubahan selalu lahir dari keberanian para ulama dan kadernya membaca zaman dengan jernih.

Jika NU mampu menjadikan pendidikan dan pembangunan SDM sebagai poros gerakan, maka abad kedua NU bukan hanya perayaan usia, melainkan awal dari kontribusi peradaban yang jauh lebih besar—bagi Indonesia dan bagi dunia.