Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai aspek kesehatan kerja sangat penting untuk diperkuat demi mencegah risiko kecelakaan kerja.
'Penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak boleh hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja. Aspek kesehatan kerja juga perlu diperkuat dengan melibatkan profesi di bidang kesehatan kerja agar perlindungan pekerja lebih menyeluruh, termasuk terhadap risiko penyakit akibat kerja dan penanganan cedera," kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Salah satu upaya yang selaras dengan fokus kesehatan kerja, kata Yassierli, adalah dengan melibatkan dokter spesialis okupasi.
Dokter spesialis okupasi adalah dokter yang memiliki keahlian di bidang kedokteran kerja, yang fokus pada penanganan masalah kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja.
Perannya mencakup pemantauan kondisi kesehatan pekerja, penilaian risiko paparan di tempat kerja, hingga rekomendasi agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan tetap sehat.
"Pelibatan dokter spesialis okupasi ini penting agar kebijakan K3 mencakup perlindungan yang lebih utuh, termasuk penanganan risiko penyakit akibat kerja dan kebutuhan penanganan cedera," ujar Yassierli.
Lebih lanjut, Menaker menilai penguatan peran dokter okupasi diperlukan agar kebijakan K3 tidak berat sebelah dan benar-benar menyentuh sisi kesehatan kerja, sejalan dengan upaya pencegahan kecelakaan.
Ia juga menekankan pembenahan K3 harus dimulai dari penguatan regulasi, termasuk rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
"Salah satu pekerjaan rumah besar kita dimulai dari regulasi, yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ini merupakan perjuangan bersama yang tidak bisa dikerjakan sendiri," kata Yassierli.
Dalam konteks itu, Menaker mengajak para pihak terkait termasuk Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (Perdoki) untuk aktif menyampaikan masukan dan solusi terhadap substansi regulasi K3 yang akan diperkuat.
Ia menilai pelibatan dokter okupasi dalam proses penyusunan kebijakan penting agar cakupan regulasi lebih komprehensif, mencakup kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja.
Selain regulasi, Yassierli menyoroti pentingnya penguatan layanan penanganan cedera dan penyakit akibat kerja di fasilitas kesehatan.
Untuk memperkuat langkah promotif dan preventif, Yassierli juga menyampaikan telah meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sinergi dalam mendukung penguatan K3.
Ia menyebut Kementerian Ketenagakerjaan memiliki enam Balai K3 di berbagai wilayah yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan promotif dan preventif serta terbuka untuk kolaborasi.
"Saya mengajak dokter okupasi terlibat aktif agar K3 berjalan lebih efektif dan berkelanjutan bagi Indonesia," kata Yassierli.
Baca juga: Menaker siapkan BLK jadi klinik produktivitas-inkubator bisnis
Baca juga: Pemerintah siapkan kuota 100 ribu peserta pada Magang Nasional 2026
Baca juga: Menaker: Perbaikan sistem K3 kunci utama cegah kecelakaan kerja
'Penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak boleh hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja. Aspek kesehatan kerja juga perlu diperkuat dengan melibatkan profesi di bidang kesehatan kerja agar perlindungan pekerja lebih menyeluruh, termasuk terhadap risiko penyakit akibat kerja dan penanganan cedera," kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Salah satu upaya yang selaras dengan fokus kesehatan kerja, kata Yassierli, adalah dengan melibatkan dokter spesialis okupasi.
Dokter spesialis okupasi adalah dokter yang memiliki keahlian di bidang kedokteran kerja, yang fokus pada penanganan masalah kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja.
Perannya mencakup pemantauan kondisi kesehatan pekerja, penilaian risiko paparan di tempat kerja, hingga rekomendasi agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan tetap sehat.
"Pelibatan dokter spesialis okupasi ini penting agar kebijakan K3 mencakup perlindungan yang lebih utuh, termasuk penanganan risiko penyakit akibat kerja dan kebutuhan penanganan cedera," ujar Yassierli.
Lebih lanjut, Menaker menilai penguatan peran dokter okupasi diperlukan agar kebijakan K3 tidak berat sebelah dan benar-benar menyentuh sisi kesehatan kerja, sejalan dengan upaya pencegahan kecelakaan.
Ia juga menekankan pembenahan K3 harus dimulai dari penguatan regulasi, termasuk rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
"Salah satu pekerjaan rumah besar kita dimulai dari regulasi, yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ini merupakan perjuangan bersama yang tidak bisa dikerjakan sendiri," kata Yassierli.
Dalam konteks itu, Menaker mengajak para pihak terkait termasuk Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (Perdoki) untuk aktif menyampaikan masukan dan solusi terhadap substansi regulasi K3 yang akan diperkuat.
Ia menilai pelibatan dokter okupasi dalam proses penyusunan kebijakan penting agar cakupan regulasi lebih komprehensif, mencakup kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja.
Selain regulasi, Yassierli menyoroti pentingnya penguatan layanan penanganan cedera dan penyakit akibat kerja di fasilitas kesehatan.
Untuk memperkuat langkah promotif dan preventif, Yassierli juga menyampaikan telah meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sinergi dalam mendukung penguatan K3.
Ia menyebut Kementerian Ketenagakerjaan memiliki enam Balai K3 di berbagai wilayah yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan promotif dan preventif serta terbuka untuk kolaborasi.
"Saya mengajak dokter okupasi terlibat aktif agar K3 berjalan lebih efektif dan berkelanjutan bagi Indonesia," kata Yassierli.
Baca juga: Menaker siapkan BLK jadi klinik produktivitas-inkubator bisnis
Baca juga: Pemerintah siapkan kuota 100 ribu peserta pada Magang Nasional 2026
Baca juga: Menaker: Perbaikan sistem K3 kunci utama cegah kecelakaan kerja
