Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan salah satu kementerian paling strategis di Indonesia.
"Kementerian PKP memegang amanah besar. Karena itu saya tegaskan, jangan ada yang korupsi. Kepercayaan negara dan rakyat harus dijaga," ujar Hashim dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, penyediaan rumah layak bagi rakyat adalah wujud nyata sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial, sekaligus penggerak ekonomi nasional.
Di samping itu, sektor perumahan berpotensi menyumbang 1-2 persen dari target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
Mulai 2026, Kementerian PKP diharapkan fokus pada aksi nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat melalui hunian yang layak dan bermartabat.
Kementerian PKP memulai tahapan land clearing pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.
Proyek ini menjadi solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.
Di kawasan ini disiapkan tiga lahan seluas total 30 hektare, dengan lokasi pertama seluas 10 hektare yang akan dibangun 18 tower setinggi 32 lantai.
Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit, sehingga pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit, dan secara keseluruhan ditargetkan mencapai 141.000 unit rusun subsidi.
Pembangunan rusun subsidi itu akan dilakukan dalam empat tahapan, dimulai dengan land clearing, dilanjutkan pemasangan tiang pancang pada 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada 17 Agustus 2026, hingga serah terima kunci yang ditargetkan pada 8 Agustus 2028.
Rusun subsidi tersebut dinilai memiliki lokasi premium dengan fasilitas kawasan yang sudah lengkap serta pangsa pasar tinggi karena berdekatan dengan kawasan industri.
Terkait harga, pemerintah pusat dan daerah akan membahas skema terbaik agar tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.
Baca juga: Hashim: Perumahan sosial harapan baru Gen Z akses hunian di kota
Baca juga: Hashim tegaskan proyek perumahan sosial dongkrak ekonomi nasional
Baca juga: Pemerintah manfaatkan lahan negara dan BUMN untuk perumahan
"Kementerian PKP memegang amanah besar. Karena itu saya tegaskan, jangan ada yang korupsi. Kepercayaan negara dan rakyat harus dijaga," ujar Hashim dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, penyediaan rumah layak bagi rakyat adalah wujud nyata sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial, sekaligus penggerak ekonomi nasional.
Di samping itu, sektor perumahan berpotensi menyumbang 1-2 persen dari target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
Mulai 2026, Kementerian PKP diharapkan fokus pada aksi nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat melalui hunian yang layak dan bermartabat.
Kementerian PKP memulai tahapan land clearing pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.
Proyek ini menjadi solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.
Di kawasan ini disiapkan tiga lahan seluas total 30 hektare, dengan lokasi pertama seluas 10 hektare yang akan dibangun 18 tower setinggi 32 lantai.
Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit, sehingga pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit, dan secara keseluruhan ditargetkan mencapai 141.000 unit rusun subsidi.
Pembangunan rusun subsidi itu akan dilakukan dalam empat tahapan, dimulai dengan land clearing, dilanjutkan pemasangan tiang pancang pada 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada 17 Agustus 2026, hingga serah terima kunci yang ditargetkan pada 8 Agustus 2028.
Rusun subsidi tersebut dinilai memiliki lokasi premium dengan fasilitas kawasan yang sudah lengkap serta pangsa pasar tinggi karena berdekatan dengan kawasan industri.
Terkait harga, pemerintah pusat dan daerah akan membahas skema terbaik agar tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.
Baca juga: Hashim: Perumahan sosial harapan baru Gen Z akses hunian di kota
Baca juga: Hashim tegaskan proyek perumahan sosial dongkrak ekonomi nasional
Baca juga: Pemerintah manfaatkan lahan negara dan BUMN untuk perumahan
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2025%2F02%2F26%2F44d37fe6-7972-4a24-b3bb-94e57cddc746_jpeg.jpg)
