Ketika Presiden Prabowo menandatangani Board of Peace Charter di Davos pada 22 Januari 2026, langkah itu bukan sekadar agenda diplomatik rutin. Ia menempatkan Indonesia di simpul perdebatan yang lebih besar: bagaimana perdamaian kini didefinisikan, dilembagakan, dan dijalankan dalam politik internasional.
Di tengah krisis Gaza, perdamaian makin sering diperlakukan sebagai urusan pengelolaan transisi, koordinasi, stabilisasi, akses bantuan, serta rekonstruksi. Perdamaian tidak dijadikan sebagai proses politik yang menuntut perwakilan, pengakuan, dan legitimasi yang tumbuh dari bawah.
Selama puluhan tahun, setidaknya pada tataran formal, bahasa perdamaian dilekatkan pada prosedur multilateral: negosiasi panjang, kompromi melelahkan, serta mekanisme yang tampak lambat, tetapi dianggap penting karena menyediakan dasar penerimaan.
Kini pergeseran yang halus namun menentukan mulai tampak: perdamaian kian dibingkai sebagai persoalan tata kelola yang memerlukan pusat koordinasi, jalur keputusan yang ringkas, dan target kerja yang terukur. Board of Peace hadir dalam logika ini, sebagai format yang menjanjikan keteraturan dan efektivitas.
Bagi banyak pihak, tawaran tersebut terdengar menggoda. Arsitektur internasional dinilai tersendat: terlalu banyak aktor, terlalu banyak veto, terlalu berlapis prosedur. Dalam konteks itu, format yang kecil dan cepat tampak seperti jawaban: sebuah mekanisme yang, setidaknya dalam narasinya, mampu mengoordinasikan keamanan, rekonstruksi, akses kemanusiaan, dan administrasi pascakonflik. Pesannya terkesan sederhana: cukup dengan ambiguitas, kini saatnya menjalankan.
Akan tetapi, justru ketika perdamaian dipadatkan menjadi urusan koordinasi, satu pertanyaan lama kembali mengemuka, sekalipun banyak pihak berusaha menghindarinya: siapa yang memegang kendali atas masa transisi?
Sebab mengelola transisi, dalam praktik, tidak pernah netral. Ia berarti menentukan siapa yang diakui sebagai mitra bicara dan siapa yang dikeluarkan dari arena; siapa yang menguasai akses, akses bantuan, logistik, dan keamanan, dan siapa yang harus bergantung; serta siapa yang berhak menetapkan definisi stabilitas maupun ancaman. Definisi-definisi ini bukan detail teknis; tetapi adalah keputusan politik yang membentuk arah transisi itu sendiri.
Di sinilah Board of Peace relevan sebagai gejala dari hierarki baru: otoritas semakin sering dibangun bukan melalui kesepakatan luas, melainkan melalui klaim efektivitas. Formatnya ringkas dan terkonsentrasi: aktor lebih sedikit, jalur keputusan lebih pendek, koordinasi lebih cepat.
Terselip asumsi yang jarang diucapkan namun kerap bekerja: legitimasi akan mengikuti setelah keteraturan terpasang. Ini bukan gagasan baru, transisi yang dipandu dari luar kerap menjanjikannya.
Namun sejarah juga menyodorkan peringatan: legitimasi jarang hadir otomatis. Biasanya harus diraih melalui proses yang justru cenderung dipangkas oleh format yang terlalu cepat: ruang perantara, representasi, negosiasi sosial, serta waktu yang memadai untuk membangun penerimaan.
Lapisan kedua dari format semacam ini adalah pesona kompetensi. Transisi pascakonflik memang menuntut hal-hal konkret: sekolah, rumah sakit, listrik, air, gaji, infrastruktur, dan tata kelola bantuan. Pada titik ini, figur pengelola profesional tampak seperti jawaban rasional, efisien, seolah bebas kepentingan.
Tetapi di wilayah seperti Gaza, yang administratif jarang benar-benar administratif. Akses adalah kuasa. Keamanan adalah kuasa. Rekonstruksi adalah kuasa. Keputusan tentang prioritas pembangunan apa yang didahulukan, siapa penyedia, siapa pengawas akan membentuk struktur sosial-politik yang baru.
Karena itu, manajemen transisi sering kali menggeser pertarungan dari arena politik terbuka ke arena pengaturan. Politik tidak lenyap; ia berubah bentuk dan berpindah tempat. Dan ketika politik berpindah tempat, ia kerap menjadi kurang kasatmata tanpa menjadi kurang intens.
Dari sini pula dapat dipahami mengapa sebagian mitra Barat menunjukkan keraguan. Resistensi bukan semata soal tujuan akhir , melainkan soal bentuk otoritas yang diciptakan. Negara-negara yang sensitif terhadap preseden akan bertanya: jika model ini dipakai untuk Gaza hari ini, apakah ia akan menjadi pola bagi krisis lain besok? Begitu sebuah mekanisme baru memusatkan kendali, pertanyaan tentang batas mandat, akuntabilitas, dan keberlanjutan menjadi tak terelakkan.
Lalu mengapa Indonesia memilih ikut serta? Di sinilah paradoks yang kerap dialami negara-negara Global South: ketegangan antara norma dan posisi. Di satu sisi, Indonesia memiliki modal moral-politik yang kuat dalam isu Palestina, tertanam dalam sejarah diplomasi, identitas kebijakan luar negeri, serta sensitivitas publik domestik.
Di sisi lain, dalam tatanan internasional yang makin sering bergerak melalui kesepakatan segelintir pihak, berada di luar ruang keputusan dapat berarti kehilangan pengaruh justru ketika syarat-syarat material masa depan sedang ditetapkan.
Karena itu, bergabung dapat dibaca sebagai strategi kehadiran: jika meja itu ada, dan keputusan akan berjalan dengan atau tanpa Indonesia, lebih baik berada di dalam ruangan untuk menahan arah yang terlalu keras, mendorong rute yang lebih berkelanjutan, dan mempertahankan posisi resmi Indonesia mengenai solusi dua negara.
Strategi ini tidak identik dengan penyamaan sikap, tetapi tetap membawa biaya. Sebagian publik dapat menafsirkan partisipasi sebagai kompromi yang kelewat jauh, atau bahkan sebagai normalisasi tata kelola yang dikendalikan dari luar. Pada titik ini, kebijakan luar negeri bertemu politik domestik: setiap keterlibatan dalam transisi eksternal mudah memproduksi perdebatan internal, tentang konsistensi, kemandirian, dan siapa yang diuntungkan oleh format tersebut.
Pada akhirnya, pertanyaan penentu bukan hanya apakah Board of Peace dapat mempercepat rekonstruksi, melainkan apakah ia sanggup mengubah pengelolaan sementara menjadi jembatan menuju otoritas yang diterima secara politik.
Banyak transisi berhasil ketika pengaturan sementara benar-benar menjadi pengantar bagi representasi dan pengakuan; banyak pula yang gagal ketika pengaturan sementara berubah menjadi pengganti permanen bagi politik. Jika kita ingin memahami pilihan Jakarta, kita perlu melihat lebih jauh dari bahasa perdamaian.
Bukan karena bahasa itu tidak penting, melainkan karena perdamaian dalam politik dunia selalu juga merupakan pertarungan tentang siapa yang memutuskan, siapa yang mengendalikan akses, dan siapa yang menanggung biaya.
Indonesia masuk ke dalam format ini dengan beban sejarah dan tekanan publiknya sendiri; Amerika Serikat datang dengan keyakinan bahwa keteraturan dapat dipasang dari pusat kendali; sementara sebagian Eropa memandangnya dengan cemas karena khawatir pada preseden.
Begitulah transisi internasional biasanya bergerak: bukan sebagai jalan lurus menuju stabilitas, melainkan sebagai tarik-menarik antara efisiensi dan legitimasi, antara kehadiran dan reputasi, antara pengelolaan dan politik. Di dalam ketegangan itulah, bukan di dalam slogan apa pun, nasib “day after” akan ditentukan.
Justru karena Indonesia sudah memilih hadir, Jakarta perlu memastikan kehadiran itu tidak berhenti pada simbol partisipasi. Akan tetapi, diterjemahkan menjadi prinsip kerja yang tegas: perlindungan sipil, akses kemanusiaan yang transparan, serta jalur politik yang tidak menunda representasi tanpa batas.
Tanpa itu, format manajemen paling rapi sekalipun akan mudah berubah menjadi stabilitas administratif yang rapuh, dan Indonesia, alih-alih menjadi penyeimbang, berisiko menjadi pemberi legitimasi bagi hasil yang tidak ia kendalikan.
