Presiden Prabowo Subianto mengkritik tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada masa lalu. Ia mengingatkan para pemimpin BUMN yang tak mengelola dengan baik akan segera dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ia menilai pengelolaan badan usaha negara yang mencapai lebih dari seribu perusahaan perseroan merupakan praktik yang tidak masuk akal.
"(Sebanyak) 1.040 perusahaan, bayangkan enggak? Siapa yang bisa manage seribu perusahaan? Ini akal-akalan pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan," kata Prabowo saat memberikan arahan kepada 4.011 peserta rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Senin (2/2).
Pernyataan Prabowo bermula saat dirinya memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada para peserta Rakornas. Prabowo mengatakan Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) kini menjadi instrumen utama konsolidasi aset negara.
Melalui Danantara, seluruh kekuatan ekonomi milik negara ditempatkan dalam satu sistem manajemen terpadu dengan nilai mencapai sekitar US$1 triliun.
Ketua Umum Partai Gerindra itu secara terbuka menyinggung kemungkinan pemanggilan oleh aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
"Mereka mengejek Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium saja. Oh iya? Ya tunggu saja panggil-panggilan. Lu jangan nantang gue. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Dan kita semuanya harusnya itu," ujarnya.
Rakornas kali ini turut dihadiri oleh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) seperti gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota hingga personel Kapolda, Kapolres, Dandim, Pangdam, hingga jajaran kejaksaan tingkat daerah. Forum tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
