Bisnis.com, BANDUNG—Realisasi investasi Jawa Barat sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp296,8 triliun, melampaui target tahunan sebesar Rp271 triliun atau mencapai 109,9 persen, tapi justru ada daerah yang pertumbuhannya malah minus.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Dedi Taufik mengatakan sepanjang 2025 lalu 70 persen investasi Jawa Barat masih terpusat di wilayah tertentu seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, lalu Bogor.
“Jawa Barat memiliki tingkat investasi tertinggi di Indonesia, tetapi distribusinya tidak merata, dengan sekitar 70% investasi terkonsentrasi hanya di lima kabupaten/kota,” katanya pada bisnis, Senin (2/2/2026).
Dampaknya, kata Dedi, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, pertumbuhan tersebut belum inklusif dan belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. “Ketimpangan pendapatan semakin melebar, dan tingkat kemiskinan antar waktu tidak menunjukkan penurunan yang signifikan,” paparnya.
Pihaknya mencatat, dari sisi pertumbuhan investasi year on year (Yoy) 2024 dan 2025 ada lima daerah yang justru terseok mengejar realisasi investasi. Yakni, Majalengka yang mengalami penurunan -6,42%, kemudian Kota Cimahi -14,39%, Kota Bekasi -15,59%, lalu Pangandaran -19,65% dan terakhir Kuningan -48,71.
Menurutnya pada 2026, promosi dan tawaran penanaman modal akan difokuskan pada penguatan arah kebijakan investasi berbasis kewilayahan dan tematik, guna mendorong pemerataan investasi sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.
“Kami ingin mendorong investasi berbasis potensi wilayah. Setiap daerah di Jawa Barat punya keunggulan masing-masing, dan itu harus diterjemahkan menjadi proyek investasi yang konkret dan siap ditawarkan,” katanya.
Dedi menuturkan sejumlah perguruan tinggi sudah menyampaikan analisis mengenai ketimpangan investasi antarwilayah dan perlunya pengembangan investasi yang lebih inklusif dengan memperkuat keterkaitan antara industri besar dan UMKM. “Kita harus treatment di 2026 jangan sampai iklim investasi yang ada di Jabar 2026 ini menjadi turun,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan terkait bersepakat memfasilitasi kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi, pendampingan investor, serta penyelesaian permasalahan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Upaya ini didukung dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai dan penguatan konektivitas wilayah guna menunjang kelancaran, keberlanjutan, dan daya saing kegiatan investasi,” paparnya.
