Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews-Jakarta
Kerja sama lima tahun ini fokus pada transparansi keuangan dan dukungan aksesi OECD Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI resmi menjalin kemitraan strategis dengan Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Konfederasi Swiss (SECO) guna memperkokoh tata kelola keuangan negara. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang berlangsung di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin 2 Februari 2026.
Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua BPK, Isma Yatun, bersama Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder.
Kolaborasi tersebut diproyeksikan berjalan selama lima tahun ke depan dengan fokus utama pada penguatan integritas lembaga pemeriksa dan efisiensi pengelolaan fiskal.
Mendorong Standar Internasional dan OECD
Kemitraan ini bukan sekadar pertukaran teknis, melainkan bagian dari visi besar Indonesia dalam menyelaraskan tata kelola nasional dengan standar global.
Isma Yatun menegaskan bahwa kolaborasi ini akan menjadi mesin penggerak bagi kapasitas internal BPK, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia.
"Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal, baik di level nasional maupun internasional," ujar Isma Yatun dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sinergi ini merupakan langkah konkret untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Melalui standar yang lebih ketat, diharapkan terjadi transformasi menyeluruh pada aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
Fokus Strategis dan Pelibatan Publik
Ruang lingkup kerja sama antara Jakarta dan Bern ini mencakup tiga pilar utama:
1. Manajemen Strategis : Optimalisasi pengembangan kapasitas dan penguatan struktur kelembagaan BPK.
2. Partisipasi Masyarakat : Meningkatkan akuntabilitas sektor publik dengan melibatkan peran aktif warga.
3. Pertukaran Pengetahuan: Transfer keahlian dan studi komparatif mengenai audit sektor publik antara Indonesia dan Swiss.
Dalam operasionalnya, BPK dan SECO akan didampingi oleh lembaga pelaksana internasional yang kredibel, termasuk International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).
Penandatanganan ini menegaskan komitmen BPK dalam memperluas jejaring internasional demi menciptakan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Dengan transparansi yang lebih baik, hasil dari pemeriksaan keuangan diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Editor: Redaktur TVRINews
