JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti meminta agar para pejabat pemerintahan baik pusat dan daerah, menjadikan taklimat Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi momen untuk introspeksi.
Azis menegaskan jangan sampai taklimat dari Presiden RI hanya menjadi rangkuman acara semata.
"Layak dibaca sebagai ajakan untuk berhenti sejenak dan bercermin. Apakah jabatan dijalankan sebagai amanah atau sekadar status. Apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat atau hanya memenuhi prosedur. Dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah kualitas pemerintahan diuji," ucap Azis, kepada wartawan, Senin (2/2/2026).
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar rencana yang diumumkan, tetapi oleh seberapa jujur dan adil rencana itu dijalankan.
Baca juga: Kasus TBC di Indonesia Tertinggi Kedua di Dunia, Prabowo Panggil Wamenkes yang Ahli Paru
"Jika taklimat Presiden hari ini benar-benar diserap dan diterjemahkan ke dalam kerja nyata, Rakornas ini dapat menjadi penanda pergeseran penting: dari negara yang sibuk membangun, menuju negara yang sungguh-sungguh dipercaya," imbuh dia.
Azis mengatakan, harapan bangsa tidak bertumpu pada figur semata, melainkan pada kesediaan seluruh aparatur negara untuk mengembalikan kekuasaan ke tujuan asalnya yakni menghadirkan Indonesia yang adil, layak, dan bermartabat bagi semua.
Menurut dia, taklimat Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah hari ini tidak datang dengan gegap gempita, melainkan Kepala Negara menyampaikannya dengan nada tenang dan sederhana.
"Justru dalam kesederhanaan itulah pesannya menjadi relevan, rakyat mendambakan pemimpin yang jujur dan adil. Sebuah pernyataan yang terdengar elementer, tetapi terasa mendesak dalam situasi kebangsaan hari ini," ucap dia.
Ia menilai, taklimat Presiden RI dibaca sebagai pengakuan atas kenyataan bahwa tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan kekurangan gagasan, melainkan krisis keteladanan.
"Bukan ketiadaan aturan, tetapi lemahnya konsistensi dalam menjalankan aturan. Seruan tentang kejujuran dan keadilan menjadi penting karena ia menyentuh inti persoalan, bukan gejalanya," kata dia.
Baca juga: Prabowo Bertemu Dirut Garuda dan CEO Embraer di Istana, Bahas Apa?
Selain itu, rakornas yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah ini dinilai harus menjadi ruang penyelarasan arah.
Azis mengatakan, penyelarasan arah itu tidak cukup berhenti pada target dan angka tetapi harus dimaknai sebagai pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah.
"Bagaimana negara hadir secara setara bagi warganya, tanpa memandang wilayah, posisi, atau kedekatan kekuasaan. Otonomi daerah, dalam pengertian ini, adalah amanah pelayanan, bukan sekadar kewenangan administratif," lanjut dia.
Selain itu, ia menyoroti penegasan Presiden Prabowo tentang persatuan dalam keberagaman.
Di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan mudahnya identitas dipolitisasi, kata dia, persatuan tidak bisa dibangun hanya dengan seruan.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5490837/original/053594400_1770026647-WhatsApp_Image_2026-02-02_at_4.37.58_PM.jpeg)
