Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Bogor
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa orientasi pembangunan nasional tidak semata mengejar status negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan seluruh rakyat Indonesia merasakan peningkatan kualitas hidup secara nyata.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Senin, 2 Februari 2026.
“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Februari 2026.
Presiden menjelaskan, kualitas hidup yang dimaksud mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi, jaminan kesehatan, akses pendidikan yang layak, serta penghasilan yang memadai. Seluruh upaya tersebut dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta program hasil terbaik cepat.
Dalam pembangunan sumber daya manusia, Presiden menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai terobosan yang relatif jarang diterapkan di negara lain. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan melalui pendidikan berasrama, sebagai langkah konkret memutus mata rantai kemiskinan.
Sebagai bagian dari pendekatan komprehensif pengentasan kemiskinan, orang tua siswa Sekolah Rakyat juga dilibatkan dan diberdayakan dalam berbagai program prioritas nasional.
“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.
Dalam paparannya, Presiden mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat rintisan saat ini telah berjalan di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota pada 34 provinsi. Program tersebut menjangkau wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Pemerintah juga menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara bertahap hingga 500 sekolah pada tahun 2029, dengan kapasitas menampung sekitar 500.000 anak dari keluarga paling rentan.
Menurut Presiden, pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari penyediaan lahan, dukungan layanan dasar, hingga penguatan ekosistem sosial di lingkungan sekitar sekolah.
Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito menyampaikan bahwa Rakornas menjadi forum strategis untuk mempercepat implementasi program prioritas Presiden sekaligus menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 sebagai penjabaran visi Asta Cita Presiden. Dalam satu tahun pertama, sudah banyak capaian yang dirasakan dan diketahui publik,” kata Tito.
Ia menekankan pentingnya kesamaan langkah antara pemerintah pusat dan daerah agar capaian tersebut dapat dioptimalkan pada 2026. Atas dasar itulah Rakornas mengusung tema Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Usai arahan Presiden, Rakornas dilanjutkan dengan pemaparan program strategis melalui tiga sesi. Sesi pertama membahas kebijakan ekonomi, investasi, dan energi. Sesi kedua mengangkat agenda pangan dan kesejahteraan rakyat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis. Sesi ketiga membahas peran penegakan hukum dalam mengawal program strategis Presiden.
Rakornas ini diikuti oleh 4.011 peserta, yang terdiri atas 525 peserta dari tingkat pusat, termasuk para menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Turut hadir 170 wakil menteri dan wakil pimpinan lembaga, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta perwakilan pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri.
Editor: Redaktur TVRINews
