REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU, – Polda Sulawesi Barat meluncurkan Operasi Keselamatan Marano 2026 yang berlangsung dari 2 hingga 15 Februari, dengan mengedepankan pendekatan preemtif melalui penyuluhan kepada masyarakat, termasuk tukang ojek dan sopir angkutan umum. Wakapolda Sulbar Brigjen Polisi Hari Santoso menegaskan bahwa penegakan hukum tetap akan dilakukan secara selektif dan terukur.
Operasi ini melibatkan kerjasama lintas instansi seperti personel Polda Sulbar, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Jasa Raharja. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Wakapolda Hari Santoso menekankan bahwa keberhasilan operasi sangat bergantung pada koordinasi dan keterpaduan langkah antar-instansi terkait.
Potensi Gangguan dan Langkah Kolaboratif
Sasaran operasi mencakup pengurangan potensi gangguan yang dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Data dari Operasi Keselamatan Marano 2025 menunjukkan 1.824 pelanggaran lalu lintas dan 36 kasus kecelakaan, yang sebagian besar melibatkan pengendara sepeda motor berusia 16 hingga 20 tahun.
Direktur Lalu Lintas Polda Sulbar, Kombes Pol Nurhadi Ismanto, menekankan pentingnya sinergi dan kekompakan antar-satuan dalam operasi ini. Penindakan pelanggaran darurat seperti truk ODOL dan kendaraan tidak standar keselamatan menjadi prioritas. Nurhadi juga menetapkan aturan wajib seperti pengecekan kesiapan personel dan pelaporan hasil harian untuk evaluasi berkala.
Personel yang terlibat diingatkan untuk mengutamakan pendekatan humanis dan menghindari tindakan yang kontra produktif. Diharapkan, dengan pendekatan ini, dapat tercipta keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas yang lebih baik menjelang Operasi Ketupat pada bulan Ramadan dan Idul Fitri.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Konten ini diolah dengan bantuan AI.
