Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) mengumumkan pengunduran diri Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen dan Marlo Budiman sebagai Presiden Direktur perseroan.
Aksi kompak pengunduran diri Kartini dan Marlo dilakukan di tengah geliat Grup Lippo menggarap proyek rumah susun (rusun) subsidi di Kawasan Meikarta.
Sekretaris Perusahaan LPKR Ratih Safitri menyebutkan bahwa manajemen Lippo Karawaci telah menerima surat pengunduran diri dari Kartini Sjahrir dan Marlo Budiman pada Jumat (30/1/2026).
“Pada tanggal 30 Januari 2026, perseroan telah menerima surat pengunduran diri Ibu Kartini Sjahrir dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan,” tulis Ratih dalam siaran resmi LPKR yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia, Senin (2/2/2026).
Dalam laporan yang berbeda, Ratih juga menyebutkan bahwa perseroan telah menerima surat pengunduran diri Marlo Budiman dari jabatannya sebagai Presiden Direktur LPKR.
Ratih menambahkan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait dengan pengunduran diri tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan,” tuturnya.
Adapun, pada hari yang sama Marlo juga mengajukan pengunduran diri sebagai Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK).
Sekretariat Perusahaan Lippo Cikarang Peter Adrian mengatakan perseroan telah menerima surat pengunduran diri Marlo Budiman dari jabatannya sebagai Presiden Direktur perseroan pada 30 Januari 2026.
Merujuk laman resmi perseroan, Marlo menjabat sebagai Presiden Direktur LPCK berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 21 Mei 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada 2026.
Pengunduran diri Marlo itu terjadi di tengah langkah ekspansi Grup Lippo dengan menggarap pengembangan rumah susun (rusun) subsidi di Kawasan Meikarta. Rencananya rusun tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare (ha).
Seperti diberitakan Bisnis, Head of Project Management LPKR Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 ha.
“Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini,” kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).
Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 tower rusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.
---
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
