JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima anggaran dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2026 senilai Rp 333,5.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI dengan agenda evaluasi kinerja PPATK tahun 2025 serta rencana kerja tahun 2026.
“Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan DIPA (Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran) PPATK tahun anggaran 2026, PPATK mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 333,5 miliar,” kata Ivan di DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Baca juga: PPATK Analisis Perputaran Dana hingga Rp 2 Triliun Sepanjang 2025
Menurut rencana, anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Pendanaan Terorisme sebesar Rp 97,5 miliar, serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 236 miliar.
“Pagu per program tersebut sudah termasuk dukungan pelaksanaan prioritas presiden dalam RO (Rincian Output) khusus sebesar Rp 22,7 miliar,” ucap dia.
Dalam kesempatan ini, Ivan menjelaskan, PPATK memiliki pagu anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk 2025.
Dari jumlah tersebut, Rp 19,8 miliar diblokir untuk efisiensi sehingga pagu anggaran yang tersedia menjadi Rp 380,2 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung delapan program prioritas nasional dengan realisasi sebesar Rp 376,8 miliar atau 99,1 persen dari pagu yang tersedia.
Baca juga: Respons Temuan PPATK, Kemenperin Tegaskan Penerbitan Pertek Impor TPT Sesuai Prinsip Good Governance
Selain itu, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPATK secara agregat tercatat mencapai 109 persen.
Ivan menegaskan bahwa pada 2026 PPATK berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita ke-7.
Asta Cita ke-7 tersebut mencakup penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis (Renstra) PPATK 2025–2029.
PPATK disebut berkontribusi langsung terhadap program pembangunan melalui pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Kontribusi tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem antikorupsi dan antipencucian uang yang efektif dan sistematis, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan implementasi strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM serta optimalisasi penelusuran aset hasil kejahatan di bidang korupsi, narkotika, judi, dan lingkungan hidup secara inklusif dan berkelanjutan.
Rencana kerja PPATK tahun 2026 menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain pemenuhan kewajiban serta penguatan posisi Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force melalui penguatan implementasi Strategi Nasional TPPU, TPPT, dan PPSPM.
Selain itu, PPATK juga memprioritaskan optimalisasi pemanfaatan produk intelijen keuangan untuk mendukung program Asta Cita, perluasan cakupan serta peningkatan kualitas pelaporan dari pihak pelapor, serta modernisasi sarana dan prasarana teknologi informasi.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
