HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah telah menunjukkan capaian nyata sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.
Merespons hal itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) menilai berbagai program prioritas yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi nasional sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
AIA menyebut kebijakan pemerintah yang menyasar sektor pangan, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan aset negara menunjukkan arah pembangunan yang tidak lagi bersifat jangka pendek, melainkan berorientasi pada penguatan fondasi ekonomi nasional.
“Yang dilakukan pemerintah saat ini adalah membangun kemandirian bangsa dari hulu ke hilir. Program-program tersebut tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan mandiri,” ujarnya.
Ketua DPD Gerindra Sulsel ini juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh konkret kebijakan yang menggabungkan aspek kesejahteraan sosial dengan penguatan ekonomi domestik.
Dengan puluhan juta penerima manfaat dan ribuan dapur operasional di seluruh Indonesia, program tersebut dinilai membentuk ekosistem produksi da distribusi pangan nasional yang melibatkan pelaku usaha lokal.
“Ketika kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi dalam negeri dan melibatkan petani, peternak, nelayan, serta UMKM, di situlah kemandirian ekonomi benar-benar dibangun,” kata AIA
Di sektor kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis yang telah menjangkau puluhan juta masyarakat dinilai sebagai investasi negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, masyarakat yang sehat merupakan prasyarat utama bagi produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.
Sementara di bidang pendidikan, pemerataan fasilitas pembelajaran hingga ke wilayah terluar dan tertinggal dipandang sebagai upaya strategis untuk memutus ketimpangan kualitas SDM antarwilayah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini juga menilai langkah tersebut penting untuk memastikan kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
“Kemandirian bangsa tidak akan tercapai jika kualitas pendidikan timpang. Apa yang dilakukan pemerintah hari ini adalah menyiapkan generasi yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.
AIA mengapresiasi langkah konsolidasi aset negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang disebut Presiden memiliki aset kelolaan lebih dari USD 1 triliun.
Menurutnya, pengelolaan aset negara yang terintegrasi dan profesional akan memperkuat ketahanan fiskal dan membuka ruang pembiayaan pembangunan jangka panjang.
“Dengan pengelolaan aset yang kuat, negara tidak mudah terguncang oleh tekanan eksternal. Ini bagian dari strategi besar menuju kemandirian ekonomi nasional,” kata Andi Iwan.
AIA menegaskan dunia usaha, termasuk Kadin Sulsel, siap mendukung dan bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan program-program strategis tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penguatan ekonomi nasional. (ams)
