Konsentrasi Mara buyar di saat yang tak tepat. Kamis, 29 Januari 2026, pegawai swasta itu bertemu klien di sebuah kedai kopi. Di sela diskusi soal pekerjaan, pandangan Mara kerap beralih ke layar ponsel untuk mengecek aplikasi sekuritas. Pagi itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memasuki hari kedua trading halt setelah anjlok tajam.
“Portofolio gue kebakaran. Sejak Rabu malam, [gue jadi] susah tidur. Pagi kerja juga nggak fokus. Tumben, hampir semua emiten ambles,” kata Mara kepada kumparan pada hari yang sama.
Kegelisahan serupa juga menghinggapi rekan kerjanya. Hanya dalam dua hari, nilai investasi Mara dan rekannya merosot hampir 30%.
Sebagai investor pemula, Mara terjebak dilema: harus melakukan cut loss (menjual saham yang merugi untuk mencegah kerugian lebih besar), akumulasi (membeli saham secara bertahap karena yakin harganya akan naik lagi di masa depan), atau tetap bersabar menghadapi volatilitas pasar (fluktuasi harga saham) yang tidak biasa.
“Jujur pas trading halt hari pertama, aku bangun tidur langsung syok—Kok banyak aksi jual? Pasar pada panic selling, dan aku belum sempat pasang stop-loss, jadi sekarang bingung harus apa; modal nyangkut,” kata Mara.
Gejolak di lantai bursa kali ini berbeda. Tak sekadar dipicu sentimen global, pasar saham Indonesia justru terseret ke pusaran ketidakpastian akibat kisruh perubahan metodologi indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Ketidakpastian itu seketika berubah menjadi kepanikan yang menjalar ke seluruh sektor saham. Tekanan hebat ini memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan saham (trading halt) sebanyak dua kali pada akhir Januari kemarin.
Intervensi pertama dilakukan setelah IHSG anjlok 8% ke level 8.261,7 pada Rabu (28/1). Bukannya mereda, tekanan justru memuncak keesokan harinya, Kamis (29/1), dengan IHSG terjun bebas 8% hanya dalam 30 menit awal perdagangan, memicu trading halt kedua dalam sepekan.
Bahkan setelah perdagangan dibuka kembali, tekanan jual tak kunjung mereda. IHSG sempat ambles lebih dari 10% ke level 7.485,35—sebuah kejatuhan dalam yang menggerus kapitalisasi pasar hingga Rp 1.500 triliun.
Ini bukan kali pertama BEI menginjak rem darurat. Peristiwa serupa terjadi pada April 2025 saat pasar saham global diguncang pengumuman kebijakan tarif AS.
Di bawah Donald Trump, AS menetapkan tarif dasar 10% untuk barang impor; berlaku efektif mulai Agustus 2025. Indonesia, sebagai negara dengan defisit dagang ke-15 terbesar terhadap AS, dijatuhi tarif timbal balik yang sangat tinggi, yakni 32%.
Gugatan Transparansi: Akar Kisruh Free Float MSCIGejolak di BEI berawal dari isu perhitungan kepemilikan saham publik atau free float yang digulirkan MSCI. Pada 27 Oktober 2025, penyedia indeks global yang menjadi acuan dana asing ini membuka konsultasi khusus terkait rencana perubahan metodologi perhitungan free float di Indonesia. Sentimen ini seketika membuat pasar bergejolak dan menekan IHSG hingga minus 1,87%.
Dalam dokumen bertajuk Consultation on Certain Topics Related to Free Float Calculation for Indonesian Constituents, MSCI berencana menggunakan laporan komposisi bulanan (Monthly Holding Composition Report) dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai referensi tambahan.
Selama ini MSCI menilai ada celah dalam transparansi pasar Indonesia. Aturan domestik hanya mewajibkan emiten mengungkap pemegang saham dengan kepemilikan 5% ke atas. Sementara laporan KSEI sebenarnya mencatat seluruh pemegang saham, termasuk yang di bawah 5% meski tanpa mengidentifikasi nama pemiliknya secara spesifik.
Karena keterbatasan data tersebut, MSCI mengusulkan skema baru: nilai free float final sebuah saham akan diambil dari angka yang paling rendah di antara perhitungan berbasis pengungkapan perusahaan, dan estimasi berbasis klasifikasi kepemilikan dari laporan KSEI. Ada juga opsi alternatif untuk langsung mengategorikan kepemilikan korporasi sebagai non-free float (bukan milik publik).
Tak hanya soal klasifikasi, usulan ini juga membawa aturan pembulatan baru yang akan berlaku pada Mei 2026, yakni free float di atas 25% dibulatkan ke 2,5% terdekat; 5–25% dibulatkan ke 0,5% terdekat; di bawah 5% dibulatkan ke 0,1% terdekat.
Berdasarkan simulasi tersrbut, kebijakan MSCI pun berpotensi menurunkan Foreign Inclusion Factor (FIF) pada sejumlah emiten berkapitalisasi besar sebagai bagian dari penyesuaian sistemik di seluruh pasar.
MSCI Bekukan Rebalancing Saham RI, Otoritas Keuangan Berhenti di Tengah JalanSetelah membuka konsultasi publik hingga 31 Desember 2025, MSCI mengambil keputusan ekstrem pada 27 Januari 2026. Mereka membekukan sementara proses rebalancing atau evaluasi atas saham-saham Indonesia dalam indeksnya. Keputusan ini didasari atas kekhawatiran investor global yang menilai struktur kepemilikan saham di Indonesia masih jauh dari kata transparan.
Padahal, BEI bersama OJK dan KSEI mengaku telah berupaya maksimal, termasuk melakukan pertemuan langsung di markas MSCI di Amerika Serikat. Namun, perbaikan data free float yang dilakukan otoritas domestik dianggap MSCI hanya sebagai perubahan minor yang belum menjawab isu utama.
Pembekuan rebalancing ini menjadi pukulan telak yang membuat IHSG anjlok selama dua hari berturut-turut pada 28–29 Januari 2026. Volatilitas tinggi ini tidak hanya menghanguskan dana investor, tetapi juga memicu gejolak di internal otoritas.
Secara mengejutkan, Direktur Utama BEI Imam Rachman menyatakan mundur pada Jumat (30/1) pagi. Langkah ini diikuti secara massal oleh jajaran petinggi OJK, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi; Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Aditya Jayaantara; serta Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.
Mahendra menyebut pengunduran diri massal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral demi memulihkan kepercayaan pasar.
Analis pasar modal Handi Erawan yang juga CEO House of Traders Community (HOTC), sebuah komunitas edukasi pasar saham, menilai guncangan di bursa seharusnya bisa diantisipasi. Ia melihat otoritas pasar terlambat merespons wacana perubahan metodologi yang sebenarnya sudah lama beredar.
“Minimal bursa harus cepat mengklarifikasi siapa sebenarnya pemilik perorangan atau instansi di balik sebuah saham,” tegas Handi.
Menurutnya, isu pembekuan rebalancing bukan muncul secara mendadak. Wacana tersebut sudah bergulir sejak MSCI membuka diskusi terkait rencana perubahan aturan atas saham-saham di Indonesia.
Sementara Muhammad Nafan Aji dari Mirae Asset Sekuritas menyoroti beratnya tugas menaikkan porsi free float di Indonesia. Saat ini, lebih dari 80% emiten di bursa masih memiliki free float rendah, bahkan banyak yang di bawah 7,5%, sedangkan standar MSCI di angka 15%.
Nafan menjelaskan, jumlah emiten first liner atau blue chip yang memenuhi kriteria MSCI masih sangat terbatas. Struktur pasar saham Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh saham-saham second liner dan third liner.
“Tapi yang menjadi concern di sini adalah kinerja fundamentalnya … emiten-emiten yang mengalami kenaikan harga saham tapi tidak disertai kinerja fundamental yang memadai, ini tentunya memengaruhi pergerakan IHSG,” ujarnya.
Nafan juga menyayangkan kurang tegasnya pejabat bursa dalam mendorong emiten untuk terbuka. Ia berpendapat upaya mengimbau emiten belum maksimal, padahal free float adalah kunci untuk mengukur transparansi kepemilikan saham dan likuiditas harga saham.
Efek Getar 1,2%: Bobot Kecil yang Lumpuhkan IHSGInvestasi MSCI di pasar modal Indonesia dinilai sangat penting meski porsinya terlihat kecil. Handi Erawan menuturkan, MSCI mengelompokkan pasar saham dunia ke dalam tiga level, yakni developed market untuk negara maju seperti Jepang dan Singapura, emerging market seperti China dan Korea, serta frontier market untuk level di bawahnya seperti Pakistan, Bangladesh, dan Estonia.
Perbedaan level ini menentukan besarnya aliran dana yang masuk. Saat ini, total aset yang dikelola di bawah indeks MSCI secara global mencapai USD 139 triliun.
“Dari seluruh dana kelolaan MSCI, di kita (bursa Indonesia) cuma 1,2% saja dana mereka yang diinvestasikan ke saham-saham kita. Buat mereka sebenarnya nggak berpengaruh besar, tapi buat kita sangat berpengaruh—cukup untuk menggoyang IHSG secara keseluruhan,” jelas Handi.
Terbukti, selama dua hari trading halt akibat sentimen MSCI, kapitalisasi pasar IHSG nyaris menguap Rp 1.500 triliun dari rekor akhir tahun lalu yang sempat menyentuh Rp 16.000 triliun.
Biasanya, investor asing mengakses pasar Indonesia melalui Exchange Traded Fund (ETF) yang mengacu pada indeks MSCI. Namun, proporsi investasi ini terus menyusut. Pada 2019, Indonesia masih memegang porsi 2%, tapi kini angkanya merosot, dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan, kondisi ekonomi, dan stabilitas politik.
“Karena mereka (MSCI) mengukur risiko tiap negara yang mereka inject dana. Itu yang men-trigger mereka untuk memberikan sanksi kalau tidak ada perubahan … [yakni] menurunkan Indonesia ke frontier market,” ucapnya.
Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Jika persoalan transparansi kepemilikan saham publik di lantai bursa RI tak mencapai kesepakatan, penurunan status ini akan memicu aliran modal keluar besar-besaran (outflow). Skala investasi di level frontier memang jauh lebih kecil.
“Porsinya bisa anjlok hingga di bawah 1%. Mungkin hanya tersisa nol koma sekian persen,” tutur Handi.
Ultimatum MSCI ini kian diperparah oleh langkah Goldman Sachs dan UBS yang memangkas rating IHSG menjadi underweight pada Rabu (29/1). Nafan Aji menilai isu MSCI telah memicu anomali; di saat indeks global lain stabil, pasar Indonesia justru melemah drastis.
Data mencatat tekanan jual asing sangat signifikan, dengan net foreign sell mencapai Rp 1,87 triliun pada 30 Januari 2026. Secara total sejak awal tahun (year-to-date), modal asing yang keluar dari bursa Indonesia sudah menembus angka Rp 13,29 triliun.
Misi Penyelamatan Bursa: Strategi Indonesia Jawab Tantangan MSCIPasca-perombakan pimpinan, BEI dan OJK bergerak cepat melakukan negosiasi dengan MSCI. Di bawah kendali Pjs. Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi dan KE PMDK OJK Hasan Fawzi, otoritas domestik berupaya memulihkan kepercayaan yang sempat runtuh.
Pada Senin, 2 Februari 2026, OJK, BEI, KSEI, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengadakan pertemuan krusial dengan MSCI. Fokus utamanya: menjawab kekhawatiran global mengenai transparansi data kepemilikan saham di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengajukan tiga solusi strategis:
Perluasan klasifikasi investor: Menambah kategori investor dari 9 tipe menjadi 27 sub-tipe untuk memperkuat kredibilitas pengungkapan beneficial ownership. Tujuannya agar data kepemilikan saham lebih jelas dan dapat menjadi acuan MSCI dalam menilai pasar Indonesia.
Granularitas data KSEI: Merinci klasifikasi data yang dikelola KSEI agar lebih transparan.
Pengetatan aturan pengungkapan: OJK berencana mewajibkan pengungkapan kepemilikan saham hingga level 1% dari yang sebelumnya 5%, serta menaikkan standar free float minimum dari 7,5% menjadi 15% secara bertahap.
MSCI disebut bersedia memberikan panduan metodologi dan mekanisme perhitungan yang digunakan dalam penilaian indeks global, sementara pembahasan lanjutan akan dilakukan pada level teknis.
Di tengah upaya diplomasi tersebut, Danantara mulai mengambil peran aktif sebagai “penyangga” pasar. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyatakan bahwa lembaga pengelola investasi ini telah masuk ke pasar melalui manajer investasi sejak Desember 2025.
Mulai Senin (2/2), Danantara secara resmi mulai menyuntikkan likuiditas ke saham-saham pilihan. Langkah ini diharapkan menjadi sinyal positif bagi investor global bahwa pemerintah serius membenahi pasar.
Pjs. Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mencatat adanya titik terang dengan aksi beli bersih (net buy) asing senilai Rp 654,9 miliar di tengah pelemahan IHSG pada Senin (2/2). Ia membandingkan kondisi domestik dengan pasar Asia lain seperti Korea Selatan yang terkoreksi lebih tajam hingga 5,4%.
“Tolong jangan panik, tetap tenang. Kami di OJK dan SRO sedang menjalankan tugas untuk memastikan semuanya berjalan baik,” kata Friderica.
Kembali ke cerita Mara yang nilai investasinya merosot saat trading halt, ia kini telah agak lega. Kabar mengenai langkah diplomasi OJK dan masuknya Danantara ke pasar modal sedikit meredakan gemuruh di dadanya. Meski portofolionya masih merah, secercah harapan muncul seiring angka net buy asing yang perlahan merangkak naik.
Dilema yang sempat mengimpitnya kini berganti menjadi ruang untuk belajar. Penurunan tajam akibat “badai MSCI” memberinya pelajaran pahit namun berharga: bahwa investasi saham bukan sekadar soal angka hijau dan merah, melainkan tentang memahami struktur di balik setiap kebijakan.
Mara memutuskan untuk tidak buru-buru cut loss dalam kepanikan, namun juga tidak sembarangan melakukan average down. Ia memilih menunggu hingga badai benar-benar reda dan aturan baru mengenai transparansi free float resmi diberlakukan.
Mara adalah satu dari jutaan investor ritel yang sedang menyaksikan babak baru pasar modal Indonesia; sebuah transisi menuju pasar yang—ia harap—lebih transparan dan tangguh di tengah arus modal global.
