Ketua Komisi IV DPR Soroti Penumpukan 1.500 Kapal di Muara Angke, Sebut Berbahaya dan Tidak Efisien

Pantau - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, yang dinilai sangat membahayakan dan menghambat aktivitas bongkar muat hasil tangkapan nelayan.

Saat melakukan kunjungan kerja pada Selasa, 3 Februari 2026, Siti Hediati mengungkapkan bahwa kapasitas ideal pelabuhan hanya sekitar 500 kapal, namun saat ini tercatat lebih dari 1.500 kapal berada di lokasi tersebut.

Akibat overkapasitas itu, kapal-kapal yang baru kembali dari melaut terpaksa harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.

"Ini jelas tidak efisien dan lebih dari itu sangat berbahaya. Kapal-kapal terlalu rapat. Amit-amit kalau terjadi kebakaran, bisa habis semuanya," ungkapnya.

Siti juga menyoroti keberadaan kapal-kapal rusak dan mangkrak yang masih berada di area pelabuhan, termasuk kapal bekas terbakar yang hanya menyisakan puing-puing.

"Kapal-kapal yang sudah tidak layak jalan, rusak, mangkrak, harus segera dikeluarkan. Ini mengganggu operasional pelabuhan dan yang paling merasakan dampaknya adalah para nelayan," tegasnya.

Selain itu, Komisi IV DPR menerima banyak keluhan dari pemilik dan nakhoda kapal terkait lambannya proses perizinan berlayar, yang menyebabkan kapal tertahan terlalu lama di pelabuhan.

"Izin ini harus dipercepat. Kalau izin sudah keluar, kapal bisa segera melaut lagi. Yang paling penting, area bongkar muat harus dikosongkan dari kapal-kapal mangkrak," ia menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perikanan, untuk mencari solusi.

"Kamis besok seluruh pemilik kapal akan kami kumpulkan di sini. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut produktivitas dan ribuan tenaga kerja yang bergantung pada pelabuhan ini," katanya.

Trenggono menilai bahwa persoalan utama di Muara Angke tidak hanya pada kapasitas, tetapi juga pada manajemen pengelolaan pelabuhan yang dinilai masih kurang baik.

"Manajemen pengelolaannya masih kurang baik dan ini harus segera diperbaiki. Kapal yang rusak seharusnya tidak berada di area bongkar muat," ujarnya.

Terkait percepatan izin berlayar, Trenggono menegaskan bahwa ia telah menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan proses penerbitan izin maksimal dalam waktu satu minggu.

"Kalau semua persyaratan dipenuhi, paling lama satu minggu harus sudah selesai. Tidak boleh berlarut-larut," tegasnya.

Ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membahas rencana revitalisasi Pelabuhan Muara Angke bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat tingginya produktivitas pelabuhan dan besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor perikanan kawasan tersebut.