JAKARTA, DISWAY.ID— Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menegaskan komitmen negara dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah.
Langkah ini dilakukan sebagai wujud kehadiran negara untuk melindungi hak-hak jemaah sekaligus memastikan penyelenggaraan umrah berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari aspek perizinan, operasional, hingga kualitas pelayanan.
BACA JUGA:Bulog Bersama Kemenhaj Matangkan Ekspor Beras Haji 2026 ke Arab Saudi
Kemenhaj menekankan bahwa setiap aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kepala Subdirektorat Pengawasan Umrah, Andi Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa pengawasan tidak semata mencari kesalahan, melainkan memastikan jemaah terlindungi.
“Umrah adalah ibadah yang sakral. Di balik setiap keberangkatan, ada doa, tabungan, dan harapan besar jemaah. Karena itu, pengawasan kami lakukan dengan penuh tanggung jawab dan empati,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).
Ia menambahkan, pengawasan juga dilakukan secara preventif untuk mencegah potensi masalah sejak dini.
Saat ini terdapat 30 aduan yang ditangani, terdiri dari 21 aduan dalam proses pemanggilan dan 9 kasus selesai.
Dari jumlah tersebut, 8 aduan terkait umrah, 9 aduan haji reguler, dan 13 aduan haji khusus.
BACA JUGA:Gratis! Safari Wukuf Khusus 2026, Layanan Eksklusif Lansia Tetap Raih Haji Mabrur
Kemenhaj memastikan masyarakat memiliki akses luas untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi dengan melampirkan identitas PPIU, bukti transaksi, serta kronologi kejadian.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Setiap laporan akan kami proses secara transparan. Tidak ada laporan yang diabaikan,” tegas Andi.
Melalui penguatan pengawasan dan layanan pengaduan, Kemenhaj menegaskan komitmen negara untuk terus hadir mendampingi jemaah agar ibadah umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
