Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan sampah menumpuk di Bali yang mempengaruhi wisatawan. Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati atau Ni Luh Puspa menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Bali, salah satunya akan membentuk Satgas Sampah Pantai.
"Pemerintah Provinsi Bali akan segera membentuk Satgas Sampah Pantai yang secara khusus ditempatkan di kawasan Pantai Kuta. Satgas ini akan bertugas
melakukan respons cepat saat terjadi kiriman sampah dari laut," ucap Ni Luh kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Ni Luh mengatakan Kementerian Pariwisata bersama stakeholder lainnya pun telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan sampah. Salah satunya dengan membentuk program Gerakan Wisata Bersih (GWB).
"Untuk itu pada tahun 2025 yang lalu, Kemenpar sesuai dengan arahan dari Menteri Pariwisata Ibu Widiyanti Putri Wardhana dibuatlah program Gerakan Wisata Bersih (GWB) yang mana salah satu lokasi dari program ini adalah Bali," ujarnya.
Ni Luh menjelaskan GWB dibentuk untuk mendorong kesadaran pemerintah, masyarakat, serta wisatawan terhadap pentingnya persoalan sampah. Dari program tersebut juga dibentuk aturan baru mengenai pedoman mengelola sampah plastik di setiap destinasi Wisata Bahari.
"Program GWB yang sudah dilaksanakan di beberapa destinasi di Bali melibatkan semua stakeholder dan berkolaborasi dengan komunitas sampah seperti Sungai Watch, dan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik Di Destinasi Wisata Bahari," ucapnya.
(dek/fca)
