Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah Provinsi Aceh menaksir kerugian dan kerusakan pascabencana banjir Sumatra yang melanda wilayah ini mencapai Rp7,2 triliun.
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Program, dan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bener Meriah Rahmat Yanidin mengatakan nilai tersebut merupakan total taksiran kerusakan dan kerugian baik fisik maupun sosial. Sektor infrastruktur disebutnya mengalami kerusakan cukup banyak.
"Dampak ekonomi dari bencana ini sangat signifikan. Sektor infrastruktur menelan kerusakan paling besar," ujar Rahmat Yanidin dilansir dari laman resmi Pemkab Bener Meriah, Selasa (3/2/2026).
Diungkapkan Rahmat, rentetan bencana akibat Siklon Tropis Senyar yang menyusuri daratan Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat sejak 25 November 2025 menyisakan kerusakan yang masif di ketiga provinsi.
Dampak siklon membuat Bener Meriah dihantam berbagai bencana hidrometeorologi, mulai dari angin kencang, curah hujan tinggi yang memicu peningkatan drastis debit air sungai, banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor.
Kondisi topografi wilayah dan dinamika atmosfer regional disebutnya memperparah keadaan. Aliran air yang membawa material berupa lumpur, batang kayu, serta sedimen lain bahkan sampai menerjang permukiman dan lahan pertanian warga.
Baca Juga
- Wilayah Terdampak Bencana: Aceh, Sumut, dan Sumbar Berbalik Deflasi pada Januari 2026
- Gubernur Aceh Akhiri Status Tanggap Darurat Bencana, Masuk Transisi Pemulihan
- Rekap Data Terkini Dampak Bencana Hidrometeorologi di Aceh
Adapun dari Rp7,2 total kerugian dan kerusakan pascabencana Bener Meriah, sebanyak Rp4,8 triliun merupakan angka perkiraan kerusakan dan kerugian di sektor infrastruktur.
Di sisi ekonomi, kerusakan dan kerugian ditaksir sekitar Rp1,8 triliun. Lalu, sektor permukiman sebesar Rp215 miliar, lintas sektor Rp176 miliar, serta sosial Rp75 miliar. Hal ini yang membuat Pemkab Bener Meriah memfokuskan pemulihan di sektor infrastruktur terlebih dahulu.
Rencana Rehabilitasi dan RekonstruksiPemkab Bener Meriah melalui Bappeda disebut Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Program, dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Bener Meriah Rahmat Yanidin telah memetakan kebutuhan pendanaan untuk proses pemulihan.
"Total kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dianggarkan sebesar Rp7,32 triliun," ujar Rahmat Yanidin.
Dia menjelaskan fokus utama pendanaan akan dialokasikan pada sejumlah sektor terdampak. Sektor infrastruktur, misalnya, dianggarkan sebesar Rp5,67 triliun dengan prioritas utama perbaikan akses dan fasilitas publik.
Lalu, untuk permukiman sebesar Rp191,72 miliar, lintas sektor Rp201,16 miliar, dan sektor sosial sebesar Rp33,80 miliar.
Dia menekankan bahwa pelaksanaan pemulihan ini tidak hanya sekadar membangun kembali, tetapi juga mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana (PRB). Penyusunan rencana tersebut pun melibatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.
"Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus memperhatikan skala prioritas. Selain pemulihan fisik, tindakan pencegahan dan mitigasi sangat krusial agar risiko serupa di masa depan dapat diminimalisir," tutupnya.
