Bisnis.com, PADANG — Bank Indonesia menjelaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana membuat Provinsi Sumatra Barat mengalami deflasi pada Januari 2026.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Andy Setyo Biwado mengatakan melihat pada Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumbar pada Januari 2026 mengalami deflasi 1,15% (month to month/MtM).
“Deflasi tersebut lebih dalam dari wilayah lain yang terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatra Utara bahkan terdalam secara nasional,” katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (4/2/2026).
Dia menjelaskan deflasi yang dalam ini didukung oleh semakin membaiknya pasokan, ditopang oleh respons aktif pemerintah untuk mengakselerasi recovery dampak bencana, di antaranya melalui perbaikan sarana transportasi/distribusi serta kebijakan diskon tarif perusahaan air minum di daerah.
Menurutnya kalau dilihat lebih spesifik, menurut kelompok komoditas pangan bergejolak (volatile foods), deflasi didorong oleh penurunan harga komoditas hortikultura terutama cabai merah dan bawang merah.
“Penurunan harga komoditas hortikultura terjadi seiring normalisasi pasokan dari sentra produksi lokal serta masuknya pasokan dari Sumatra Utara dan Jawa,” jelasnya.
Baca Juga
- Kerugian Akibat Bencana Banjir di Asia Tenggara Berisiko Membengkak 10 Kali Lipat
- Cara Pantau Titik Lokasi Banjir Via Google Maps Secara Realtime
- Cabut Izin 28 Perusahaan Imbas Banjir Sumatra, Pemerintah Siap Digugat
Andy bilang deflasi lebih dalam tertahan oleh berlanjutnya inflasi pada beberapa komoditas pangan seperti beras dan tomat, dipengaruhi oleh faktor musiman serta terdampaknya sebagian lahan pertanian akibat bencana.
Kemudian melihat pada menurut kelompok harga yang diatur pemerintah (administered price), kebijakan pemerintah Kota Padang untuk memberikan diskon 50% tarif PAM memberikan sumbangan deflasi -0,12%.
“Sejalan dengan itu, berangsur normalnya lalu lintas dan jalur transportasi membawa dampak penurunan tarif angkutan antar kota 17,22% (MtM) dan memberikan andil deflasi 0,05%,” sebutnya.
Di sisi lain, tekanan inflasi pada Januari 2026 terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang sejalan dengan tren kenaikan harga emas global di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.
“Emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar secara bulanan dengan andil 0,13% [MtM], diikuti oleh tomat, beras, ikan nila, dan ikan asin teri,” ucap dia.
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Sumbar pada Januari 2026 tercatat mengalami deflasi. Dimana untuk Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan deflasi terdalam sebesar -1,84% (MtM), diikuti oleh Kota Padang (-1,02%), Kabupaten Dharmasraya (-0,92%), dan Kota Bukittinggi (-0,73%).
“Deflasi yang cukup dalam di Kabupaten Pasaman Barat sejalan dengan membaiknya pasokan komoditas hortikultura,” kata dia.
Meski demikian secara tahunan, lanjut Andy, Sumbar pada Januari 2026 masih mengalami inflasi di atas sasaran nasional. Inflasi Sumbar tercatat sebesar 3,92% (year on year/YoY), dipengaruhi oleh faktor low-base effect, terutama akibat penerapan diskon tarif listrik pada Januari dan Februari 2025.
Selain itu, inflasi tahunan juga didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kenaikan harga mobil sebagai dampak pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pengaruh depresiasi nilai tukar rupiah.
Pada sisi lain, harga komoditas pangan strategis seperti beras dan cabai rawit masih relatif tinggi meskipun telah menunjukkan tren perbaikan dibandingkan akhir tahun 2025.
Dikatakannya dari kondisi ini, turut didukung oleh strategi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Kantor Perwakilan BI Sumbar.
Ke depan, inflasi tahunan Sumbar masih dihadapkan pada sejumlah risiko, antara lain risiko low-base effect, peningkatan permintaan pangan strategis menjelang Ramadan dan Idulfitri, rigiditas konsumsi beras masyarakat, potensi aliran pasokan ke luar daerah akibat disparitas harga antar wilayah, serta berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan dan depresiasi nilai tukar rupiah.
“Oleh karena itu, sinergi pengendalian inflasi TPID akan terus dioptimalkan untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dalam rentang 2,5±1% [YoY] pada tahun 2026,” tutupnya.
