Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan perlunya respons cepat dan keterbukaan total dari aparat pemerintah hingga tokoh masyarakat menyusul tragedi meninggalnya seorang siswa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga dipicu persoalan ekonomi.
Cak Imin menyatakan telah menginstruksikan seluruh jajaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar lebih peka dan responsif terhadap beban ekonomi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar pendidikan.
“Jadi, saya sudah minta kepada seluruh jajaran, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga kepada masyarakat, untuk betul-betul terbuka terhadap keadaannya. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apapun, itu harus segera ditangkap dan disampaikan. Jangan sampai beban-beban ekonomi tidak tersampaikan kepada para pejabat ataupun tokoh masyarakat,” ujar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).
Pernyataan tersebut merespons kasus meninggalnya seorang siswa berinisial YBS di Ngada, NTT, yang ditemukan tak bernyawa pada Kamis (29/1/2026).
Sebelumnya, korban diketahui sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pulpen, namun permintaan itu tidak terpenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga.
Dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan yang ditujukan korban kepada ibunya, yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Temuan itu menambah keharuan publik dan memicu sorotan luas terhadap persoalan kemiskinan ekstrem di sektor pendidikan.
Cak Imin menegaskan bahwa tragedi tersebut tidak boleh terulang kembali, apalagi dipicu oleh persoalan yang seharusnya bisa ditangani negara sejak dini.
“Karena kasusnya sepele yang kemudian sangat mengharukan itu, tidak boleh terjadi lagi. Jadi kepada masyarakat, kalau ada masalah soal ekonomi, soal utang, soal apa saja, soal alat tulis, pendidikan terutama, sampaikan kepada kita. Kita akan bertindak cepat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa negara tidak boleh kecolongan hanya karena jalur komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tersumbat, baik secara administratif maupun sosial.
Menjawab pertanyaan terkait hasil sementara penelusuran pemerintah atas kasus tersebut, Cak Imin menyatakan proses pendalaman masih terus dilakukan.



