Keluarga YBS (10) siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT yang tewas bunuh diri rupanya tak pernah menerima Bantuan Sosial (Bansos).
Hal ini disebabkan karena masalah data kependudukan keluarga korban yang merupakan penduduk pindahan dari Kabupaten Nagekeo.
"Data kependudukannya tidak ditopang. Korban pindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tapi administrasinya belum diamankan. Ini hanya persoalan kertas," kata Gubernur NTT, Melki Laka Lena kepada wartawan, Rabu (4/2).
Menurutnya, akibat persoalan data kependudukan, keluarga korban tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial, meskipun tergolong keluarga miskin.
Ia kemudian mengimbau seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat di tingkat desa, agar lebih proaktif memastikan administrasi kependudukan keluarga miskin tidak bermasalah.
"Kalau masih ada keluarga miskin, pastikan administrasi kependudukannya jelas. Jangan sampai ada lagi yang tidak dapat bantuan hanya karena data. Ini membutuhkan peran semua pihak," ujarnya.
Dalam kasus ini, ketidakjelasan adminduk rupanya berdampak serius.
Lemahnya Sistem Pengaman Sosial
Gubernur Melki menilai, tragedi ini menjadi cermin lemahnya sistem pengaman sosial yang seharusnya mampu mendeteksi lebih dini keluarga rentan agar segera mendapat bantuan.
"Dari kejadian ini, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sistem pengaman sosial ini memastikan kejadian seperti ini bisa dideteksi pada kesempatan pertama, kemudian dibantu," kata Gubernur.
Pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai skema bantuan sosial dari pusat hingga desa. Namun, dibutuhkan respons cepat dan mekanisme dana sosial darurat yang tidak terhambat birokrasi panjang.
"Data kependudukannya tidak ditopang. Korban pindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tapi administrasinya belum diamankan. Ini hanya persoalan kertas," katanya.
