JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anak buahnya di Jakarta dan Banjarmasin.
Jika memang pejabat Bea Cukai dan Pajak itu ada masalah, Purbaya menekankan mereka harus ditindak secara hukum.
"Ya biar saja, kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku," ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Hanya saja, Purbaya menekankan dirinya tak akan melepaskan anak buahnya sendirian begitu saja.
Baca juga: Pejabat Pajak-Bea Cukai Kena OTT KPK, Purbaya Tak Akan Minta Tolong Prabowo
Dia memastikan pegawai Kemenkeu yang kena OTT KPK tetap akan didampingi.
"Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum," ucapnya.
Saat ditanya apakah dirinya terpukul melihat OTT KPK di waktu yang bersamaan, Purbaya justru bertanya balik.
Purbaya merasa, apa yang KPK lakukan ini justru memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sekaligus.
"Kenapa terpukul? Kan itu merupakan justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sekaligus. Kemarin kan Bea Cukai sudah saya obrak-abrik. Kan yang dapat yang di pinggir kan, sudah terdeteksi memang sebelum-sebelumnya. Memang ada sesuatu yang aneh di situ," tuturnya.
Baca juga: KPK OTT soal Bea Cukai dan Pajak, Purbaya: Shock Therapy buat Pegawai
Sebagai informasi, KPK juga sempat melakukan OTT terhadap pejabat Bea Cukai di Jakarta Utara pada Januari 2026 lalu.
Untuk hari ini, KPK melaksanakan OTT di Banjarmasin dan Jakarta.
OTT di Banjarmasin disebut terkait dugaan korupsi mengenai restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin.
Sedangkan, OTT di Jakarta berkaitan dugaan korupsi di Ditjen Bea dan Cukai.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
