Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Husni menyoroti kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dinilai mengalami penurunan meski pendaftaran haji justru meningkat signifikan.
Husni menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah paradoks dalam pengelolaan dana haji.
“Namun di satu sisi yang lain, pendaftaran haji baru meningkat sampai 15,83%. Artinya uang masuk itu bertambah. Ya? Kita katakan misalnya rata-rata ya Rp 25 juta, dikali 15,83% ini meningkat. Tapi kenapa kinerjanya menurun? Dana haji bisa turun. Ini paradoks, namanya,” ujar Husni saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Dewan Pengawas BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).
Husni menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan tahun 2025, realisasi target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dana haji tidak tercapai.
“Kita melihat ya, hasil pengawasan pada tahun 2025. Target RKAT untuk dana haji, itu realisasinya dari Rp 188 (triliun) dapat Rp 180 (triliun). Tidak tercapai target, lebih kurang 4% ya,” tutur politikus Gerindra itu.
Selain itu, nilai manfaat dana haji juga mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Husni menyoroti alokasi kemaslahatan dalam RKAT 2025 yang dinilainya terlalu mulus dan terkesan telah diatur sejak awal.
“Dan ada hal lagi, ini kemaslahatan. RKAT 2025, Rp 240,4 (miliar) Mulus dia, Pak. Rp 240,4 (miliar). Ini macam Pak Ketua mau kasih jajan anak aja nih. Udah ditargetkan, dikeluarkan, sama dia pengeluarannya. Ini kan luar biasa,” ujar dia.
Tak hanya itu, Husni juga menyinggung permintaan kenaikan anggaran Dewan Pengawas (Dewas) BPKH.
“Jadi ini kemudian untuk Dewas. Mereka meminta kenaikan ya, mereka meminta kenaikan dari 32,55% dari Rp 35 miliar menjadi Rp 46 miliar,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan, khususnya terkait investasi dan penempatan dana di anak usaha BPKH, termasuk BPKH Limited dan Bank Muamalat.
“Program pengawasan investasi dan penempatan dan pengembangan transformasi digital dan teknologi informasi. Di sini diminta Rp 5,2 miliar. Ini kerja Bapak ini besar di sini, Pak. Yang Bapak awasin ini gajah-gajah semua, Pak. BPKH Limited itu adanya di Arab Saudi. Saya juga takut, Pak,” jelasnya.
Husni juga mengkritisi kinerja investasi di Bank Muamalat yang dinilainya tidak menunjukkan hasil positif meski telah dikucuri dana besar.
“Muamalat itu, Pak, mau kerja macam apa pun tak ada untungnya. Investasinya mereka Rp 3 triliun, Pak. Rp 2 triliun di sub debt. Saya ndak tahu berapa bunganya di sub debt itu. 9% kan? 9 persenan. Kinerjanya hancur-hancuran ini, Pak,” ujar Husni.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin menyatakan RKAT BPKH telah melalui proses peninjauan.
“RKAT ini sudah kami review. Sudah kami review sebelum disampaikan ke DPR. Jadi RKAT-nya Badan Pelaksana itu telah kami review. Baru masuk ke Bapak Ibu sekalian,” tuturnya.
Firmansyah menegaskan Dewan Pengawas menjalankan tugas sesuai prinsip tata kelola dan amanat DPR.
“Bahkan kami, dalam tanda kurung, berkonflik pun sering dengan pendapat kami masing-masing. Tapi sudah tentu kami dalam berpendapat berpedoman secara governance dan sudah tentu kami memegang amanat dari pimpinan DPR di sini,” tandasnya.
