Anak Buah Kena OTT di Banjarmasin, Purbaya Tak Akan Intervensi Hukum

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan hukum terhadap anak buahnya yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu, 4 Februari 2026.

Ia menegaskan bahwa pendampingan ini bukan untuk melakukan intervensi jalannya proses hukum.

"Tapi gini saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan. Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

BACA JUGA:Sehari Dua OTT di Pajak dan Bea Cukai, Purbaya: Kalau Salah Harus Ditindak

Mantan Ketua LPS itu menambahkan bahwa pihak yang berwenang wajib menindak secara tegas anak buahnya sesuai peraturan perundang-undangan, jika terbukti melanggar hukum.

"Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada," ujar dia.

BACA JUGA:KPK OTT Pejabat Pajak di Banjarmasin, Apa Kasusnya?

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pegawai pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Benar (ada OTT). Di Kalsel," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Rabu.

BACA JUGA:Bukan Dealer Biasa! JAECOO Resmi Buka di Lotte Mall Kuningan Mengusung Konsep City Store

Fitroh menjelaskan OTT dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. Namun dia belum bisa merinci perihal jumlah pihak yang diamankan.

"KPP Banjarmasin," tegas Fitroh.