Jakarta, tvOnenews.com - Polri baru saja menggelar bedah buku Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan, di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Forum ini menghadirkan mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, bersama penulis buku Prof. Hermawan Sulistyo.
Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana menyampaikan bahwa reformasi di tubuh Polri merupakan proses perbaikan yang berlangsung terus-menerus dan bukan agenda baru.
Ia menjelaskan, secara kelembagaan Polri telah memiliki struktur khusus yang menangani reformasi institusi.
“Kalau kita melihat kata reformasi, itu adalah upaya untuk melakukan hal yang lebih baik. Reformasi itu sesuatu yang biasa. Di bawah struktur Astamarena terdapat Kepala Biro Reformasi Polri,” ujar Komjen Pol. Chryshnanda.
Ia menilai, menguatnya kembali wacana reformasi Polri perlu dicermati secara objektif, termasuk menelusuri apakah dorongan tersebut berangkat dari persoalan budaya organisasi atau kepentingan politik tertentu.
Dalam sistem demokrasi, Polri ditempatkan sebagai institusi polisi sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
“Dalam konteks demokrasi, polisi adalah polisi sipil. Polisi demokratis menjalankan supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan, serta bersikap transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Lebih lanjut, Komjen Pol. Chryshnanda menjelaskan bahwa akuntabilitas Polri dijalankan melalui berbagai dimensi, mulai dari moral, hukum, administrasi, hingga tanggung jawab fungsional dan sosial, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Secara konseptual, polisi adalah penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Penegakan hukum dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara beradab dan mencegah konflik yang lebih luas,” ujarnya. (rpi)
