CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menghadapi krisis keuangan serius akibat banyaknya negara anggota yang belum melunasi kewajiban iuran. Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kontribusi keanggotaan kepada PBB telah dibayarkan secara penuh.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia telah menjalankan seluruh kewajiban finansialnya sebagai negara anggota organisasi dunia tersebut.
“Dari Indonesia yang dapat disampaikan adalah kita telah melaksanakan kewajiban kita, kontribusi kita terhadap PBB itu telah kita bayarkan secara full,” kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang di Jakarta, Selasa.
Dengan posisi tersebut, Indonesia kini mendorong negara-negara anggota lain agar segera memenuhi tanggung jawab serupa guna membantu stabilitas keuangan PBB yang semakin tertekan.
Yvonne menjelaskan bahwa pada 28 Januari lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengirimkan surat resmi kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, yang berisi penjelasan mengenai kondisi keuangan organisasi internasional tersebut.
“Suratnya cukup panjang, mengimbau ke negara-negara anggota yang belum membayar kontribusi untuk bisa membantu situasi keuangan di PBB,” ujar Yvonne.
Kondisi keuangan PBB sebelumnya juga menjadi sorotan pada 30 Januari, ketika Antonio Guterres secara terbuka memperingatkan bahwa organisasi yang dipimpinnya sedang berada dalam situasi finansial yang mengkhawatirkan akibat tunggakan iuran dari sejumlah negara anggota.
Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq, menyebutkan bahwa kondisi kas PBB saat ini sangat terbatas.
PBB, menurutnya, tidak “memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk terus berfungsi seperti pada tahun-tahun sebelumnya.”
Lebih lanjut, dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota, Sekjen PBB mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, total tunggakan iuran mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar 1,568 miliar dolar AS atau setara Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Di tengah tekanan tersebut, langkah Indonesia yang telah melunasi iuran dinilai sebagai bentuk komitmen terhadap multilateralisme serta dukungan terhadap keberlanjutan peran PBB dalam menjaga stabilitas dan kerja sama global.
