Jakarta, CNBC Indonesia - Konglomerasi asal Hong Kong, CK Hutchison Holdings, mengajukan gugatan melalui mekanisme arbitrase internasional terhadap Pemerintah Panama. Langkah ini ditempuh setelah Mahkamah Agung Panama membatalkan kontrak anak usahanya, Panama Ports Company (PPC), untuk mengoperasikan dua pelabuhan strategis di Terusan Panama.
CK Hutchison menyatakan putusan pengadilan tersebut tidak sejalan dengan kontrak yang telah berjalan hampir tiga dekade. Pihaknya juga menegaskan akan menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia, baik nasional maupun internasional.
"Dewan direksi sangat tidak setuju dengan keputusan dan tindakan terkait di Panama," kata perusahaan itu dalam pernyataan kepada Bursa Efek Hong Kong, seperti dikutip Reuters, Rabu (4/2/2026).
Mahkamah Agung Panama sebelumnya memutuskan kontrak pengelolaan Pelabuhan Balboa dan Cristobal melanggar konstitusi karena memberikan hak istimewa eksklusif serta pengecualian pajak kepada perusahaan asing. Putusan ini mencabut izin operasi PPC atas dua pelabuhan yang berada di pintu masuk Pasifik dan Atlantik Terusan Panama tersebut.
Analis menilai proses arbitrase berpotensi berlangsung lama, mengingat kompleksitas kontrak serta sensitivitas politik yang melibatkan Amerika Serikat dan China.
"Ini adalah contoh meningkatnya keterkaitan antara perdagangan internasional, geopolitik, dan hukum," kata Jason Karas, spesialis sengketa internasional.
Langkah hukum CK Hutchison juga menambah ketidakpastian atas rencana penjualan bisnis pelabuhan global perusahaan senilai US$23 miliar (sekitar Rp370 triliun). Kesepakatan itu sebelumnya diminati konsorsium yang dipimpin BlackRock dan Mediterranean Shipping Company (MSC), mencakup 43 pelabuhan di 23 negara.
Profesor ilmu politik Universitas Nasional Singapura, Ja Ian Chong, mengatakan arbitrase internasional biasanya memakan waktu bertahun-tahun dan kepatuhan negara bersifat sukarela.
"Panama bisa saja mengabaikan hasil arbitrase. Namun CK Hutchison kemungkinan ingin menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka telah melakukan semua upaya hukum yang tersedia," ujarnya.
Putusan pengadilan Panama juga memicu reaksi keras dari Beijing. Pemerintah China memperingatkan Panama akan membayar "harga mahal" atas keputusan yang disebutnya "absurd" dan "memalukan". Sebaliknya, sejumlah anggota parlemen AS menyambut putusan tersebut sebagai kemenangan strategis di tengah persaingan pengaruh antara Washington dan Beijing.
Di sisi operasional, Panama menyatakan aktivitas pelabuhan tetap berjalan. APM Terminals Panama, anak usaha Maersk, menyatakan kesiapan untuk mengelola terminal Balboa dan Cristobal sementara waktu guna mencegah gangguan perdagangan regional dan global.
(luc/luc)
