Penulis: Fityan
TVRINews-Jakarta
Pemerintah evaluasi total pendataan warga rentan pasca-insiden memprihatinkan yang menimpa siswa di NTT
Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi serius terhadap laporan mengenai anak dari keluarga prasejahtera di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga luput dari jangkauan bantuan sosial hingga berujung pada peristiwa tragis.
Merespons hal tersebut, Presiden menginstruksikan penguatan deteksi dini terhadap warga rentan di tingkat akar rumput.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Kepala Negara menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Menurutnya, perangkat desa memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam memantau kondisi sosial warga.
"Kepala desa atau kepala dusun harus terus melakukan monitoring dan segera melaporkan jika ada warganya yang belum tercatat sebagai penerima manfaat program pemerintah," ujar Prasetyo saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu 4 Februari 2026.
Respons Terhadap Tragedi di Ngada
Langkah tegas ini merupakan reaksi langsung pemerintah atas insiden memprihatinkan di Kabupaten Ngada, NTT.
Seorang siswa sekolah dasar dilaporkan mengakhiri hidupnya, yang diduga dipicu oleh kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menutup celah dalam distribusi bantuan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Akurasi data dan kecepatan pelaporan menjadi poin utama dalam evaluasi menyeluruh yang sedang dilakukan.
"Kami memastikan, kehadiran atau intervensi pemerintah harus benar-benar menyentuh lapisan paling bawah, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali," tegas Prasetyo.
Reformasi Pendataan dan Sensitivitas Sosial
Kasus di NTT kini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi mekanisme jaring pengaman sosial. Evaluasi ini mencakup validasi data kemiskinan hingga peningkatan sensitivitas sosial aparat di wilayah setempat dalam merespons krisis yang dialami warga.
Pemerintah menyadari bahwa kemandirian ekonomi memerlukan waktu, namun bantuan darurat dari negara harus bersifat segera dan tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan.
"Ini jadi evaluasi kita bersama, baik soal pendataan, laporan, maupun sensitivitas sosial. Negara harus hadir lebih cepat," pungkasnya.
Editor: Redaksi TVRINews
